Dua Timsel Dikabarkan Menolak, Hasil Seleksi Komisioner KPUD Zona II Kalsel Disorot

KINERJA Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Zona II Kalimantan Selatan mulai dipertanyakan sejumlah pihak. Hal ini dipicu kurang transparannya tim seleksi dalam merekrut calon komisioner terutama ada kandidat yang masih tercatat pengurus parpol peserta Pemilu 2019.

BEREDARNYA ada beberapa calon komisioner yang akan mengikuti fit and proper test KPU RI, ditengarai masih menyisakan masalah dalam menjaga integritas, indepensi serta netralitas lembaga penyelenggara Pemilu 2019 tersebut.

“Kita patut tahu bahwa tim seleksi calon komisioner KPUD kabupaten dan kota di Kalsel adalah orang-orang pilihan dari KPU RI. Mereka punya latar belakang pendidikan yang mumpuni serta dianggap terjaga integritasnya,” ucap budayawan Kalimantan Selatan, HE Benyamine kepada jejakrekam.com di Banjarbaru, Jumat (27/4/2018).

Hanya saja, menurut Benyamine, hasil seleksi yang dilakukan timsel sejak membuka pendaftaran, proses seleksi administrasi, CAT, psikotes, uji kesehatan hingga tes wawancara perlu dilihat kembali. “Ya, seperti rekapitulasi nilai tertulis dan psikotes yang tak dapat diutak- atik. Selain itu,  nilai tes wawancara banyak kemungkinan bias, apalagi informasi yang membutuhkan klarifikasi dari pihak luar tak dapat akses atau diabaikan,”

“Bahkan, terkesan ada kecenderungan pemihakan pada calon tertentu. Hasilnya, timsel seakan mengabaikan data dari sumber yang valid, misal dari sekretaris KPU kabupaten/kota,” sambung Benyamine.

Begitupula, Ketua Bappilu DPW Partai Nasdem Kalimantan Selatan, Akhmad Rozanie juga menyesalkan jika hasil seleksi yang menyisakan 6 hingga 10 nama calon komisioner di 12 kabupaten/kota, justru mengecewakan piblik.

“Padahal, Pemilu 2019 serentak membutuhkan netralitas dan integritas penyelenggaranya. Wajar, jika muncul kekecewaan karena nama-nama yang diumumkan Timsel Kalsel II justru menggugurkan figur yang pantas dan layak masuk 10 besar atau 6 besar,” papar Rozanie.

Anggota DPRD Banjar mengaku telah mengantongi informasinya ada miskomunikasi dalam memahami pemikiran tim seleksi KPUD, khususnya di zona II mencakup Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Batola, dan Kotabaru.

“Apalagi, pemilu itu butuh kesinambungan, tidak semata-mata masalah teknis pelaksanaan tahapan, tapi adalah butuh komisioner yang berpengalaman dan mampu mengemban tugas sebagai anggota KPUD,” tutur Rozanie.

Dia menyebut jika menggugurkan calon petahana, justru akan dihadapkan pada persoalan serius dalam menyukseskan Pemilu 2019 yang begitu kompleks, karena ada even digelar pemilihan legislatif dan presiden. “Contohnya adalah Banjarmasin dan Banjar yang memiliki pemilih terbanyak, serta kondisi geografis yang sulit, tentu butuh komisioner yang tangguh dan berpengalaman,” cetus Sekretaris DPW Partai NasDem Kalsel ini.

Apalagi, masih menurut dia, terkecuali Banjarmasin, Banjar dan Kotabaru, daerah lain harus dikurangi jumlah komisioner dari lima menjadi tiga orang. “Jelas, beban kerjanya akan luar biasa berat. Makanya, kami patut mempertanyakan kinerja timsel dalam menghasilkan nama-nama calon komisioner. Apalagi, kabarnya, timsel tak meminta pertimbangan dari sekretaris KPUD setempat, yang justru mengetahui jejak rekam para kandidat komisioner itu,” ucap Rozanie.

Ia pun mengaku mendapat informasi dari 10 besar itu, justru ada peserta yang mengantongi nilai tes tertulis jelek hingga berada di urutan buncit.  Apalagi, menurut Rozanie, terkesan ada aroma tak sedap yang menyebutkan timsel tak bisa menjaga independensi. “Apalagi, kabarnya ada dua anggota Timsel Kalsel Zona II yang tak mau tandatangan hasil seleksi yang menghasilkan 10 nama atau 6 nama calon komisioner,” urai Rozanie lagi.

Untuk itu, Rozanie mendesak agar KPU RI segera mengevaluasi kembali hasil seleksi Timsel KPUD se-Kalsel Zona II, seperti kembali melihat ulang dan membuka raihan nilai setiap tahapan tes dengan transparan, termasuk  membuka jejak rekam para calon komisioner.(jejakrekam)