Foto : Arpawi
GELANGGANG perebutan empat kursi senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan menjadi dimasuki HM Sofwat Hadi. Calon petahana ini berambisi untuk menyabet satu tiket ke Senayan Jakarta dalam Pemilu 2019 mendatang.
KEPASTIAN Sofwat Hadi yang tercatat tiga periode menjadi senator sejak Pemilu 2004, 2009 dan terakhir 2014-meski hanya menjadi pengganti antar waktu (PAW) Gusti Farid Hasan Aman yang mengundurkan diri karena maju di pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel 2015 lalu, ditandai dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan ke KPUD Kalsel, Kamis (26/4/2018).
Syarat dukungan yang dibawa pensiunan perwira menengah Polri ini bersama timnya adalah 5.108 copy dengan sebaran di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada pukul 15.53 Wita. Di hari terakhir penyerahan berkas bakal calon DPD RI, Sofwat Hadi mengatakan jalan pengabdian itu berbagai macam caranya, bisa menjadi kepala daerah, kepala dinas, anggota DPR, DPRD hingga DPD RI.
“Jadi, saya rasakan bahwa masyarakat Kalsel ini lebih mempercayakan saya sebagai anggota DPD RI. Buktinya, calon-calon yang lain tidak dipilih,” ucap Sofwat Hadi, seraya melakoni politik urat syaraf kepada wartawan.
Menurut mantan anggota DPRD Kalsel dari FTNI/Polri ini, pada Pemilu 2019 yang telah memasuki tahapan dirinya tetap mengajukan diri sebagai bakal calon senator. “Apalagi, sekarang kewenangan legislatif DPD dan DPR RI sama, meski tidak sebesar DPR RI. Walau begitu, DPD RI bisa berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” ucap Sofwat Hadi.
Pria yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Banjarmasin pada Pilkada 2010 ini mengatakan selama ini DPD RI telah memperjuangkan agar dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, justru berhasil. “Terbukti, dana transfer pusat ke daerah makin lama makin besar,” klaim Sofwat.
Dia mencontohkan ketika tak disetujui DPR RI, ternyata 10 tahun kemudian, dana desa sudah bisa tersalurkan sekian miliar, berkat lobi DPD RI. “Ini merupakan pekerjaan rumah saya, karena dana desa tidak sampai Rp 1 miliar sampai ke desa. Makanya, nanti akan saya pertanyakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pembangunan Desa,” tegas Sofwat.
Bahkan, purnawirawan terakhir berpangkat komisaris besar polisi ini sambil berseloroh mengungkapkan dari berkas dukungan calon, justru dirinya lebih banyak memilik rekam jejak pengalaman di dunia pemerintahan.
“Sebab, DPR maupun kepala daerah itu kan merupakan pemerintahan, karena mereka digaji APBN dan APBD. Saya lihat yang daftar itu ada yang pernah jadi bupati, DPR, mantan DPD maju lagi, mantan Ketua KPU. Jadi, persaingan dalam Pemilu 2019 akan makin berat,” pungkasnya.(jejakrekam)