Tolak Calon Luar Kalsel, Ombudsman Temukan Maladministrasi Seleksi Dirut PDAM

ADA yang menarik dalam berita acara rekapitulasi seleksi administrasi peserta calon Direktur Utama PDAM Bandarmasih bernomor 025/TIMSEL/IV/2018, tertanggal 4 April 2018. Dalam berita acara yang diteken Ketua Timsel Ichwan Noor Chalik bersama sekretaris, M Riza Firdaus serta tiga anggota; Mardian Susanto, Toto Agus Daryanto, serta Mohammad Effendy justru mencantumkan ada dua orang yang tak lolos seleksi akibat tak berdomisili di Kalimantan Selatan.

DALAM proses seleksi administrasi, dari 19 pelamar yang lolos hanya 14 orang. Sedangkan sisanya, 3 orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena tak memiliki sertifikat manajemen air minum. Sisanya, 2 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat berdomisili di luar Kalsel.

Tindakan timsel ini dituding telah berlaku diskriminasi, sehingga salah satu pelamar pun melapor ke Ombudsman Perwakilan Kalsel. “Dalam kasus seleksi calon Direktur Utama PDAM Bandarmasih, kami sudah menemukan maladministrasi. Sebab, tim seleksi telah melakukan penyimpangan prosedur,” ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid kepada jejakrekam.com, Jumat (13/4/2018).

Noorhalis mengaku telah menerima hasil akhir penyelesaian laporan soal seleksi calon Direktur Utama PDAM Bandarmasin. Laporan itu langsung disampaikan Ketua Timsel, Ichwan Noor Chalik. Tindakan korektif pun telah dilakukan timsel dengan memberi kesempatan kepada peserta luar Kalsel untuk mengikuti tes susulan yang telah dilewati 14 pelamar. Sebelumnya, 14 calon direktur telah mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

PPMI2

“Penyimpangan yang terjadi adalah dalam persyaratan tidak disebutkan domisili harus berada di Kalsel. Namun, alasan untuk menggugurkan peserta dicantumkan bahwa peserta tak lulus karena tak bermukim di kalsel. Artinya, di aturan persyaratan justru tidak ada, namun jadi ketentuan untuk menggugurkan,” beber Noorhalis Majid.

Untuk itu, mantan Ketua LK3 Banjarmasin ini mengingatkan agar timsel Direktur Utama PDAM Bandarmasih bisa mematuhi tindakan korektif dari Ombudsman guna memberi kesempatan kepada peserta luar Kalsel. “Jika tidak menjalankan, maka akan kami sampaikan ke Ombudsman RI untuk mengeluarkan rekomendasi,” tegas Majid.

Berdasar UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman bersifat wajib, sehingga jika tidak menjalankan tak hanya dikenakan sanksi administrasi juga termasuk dalam kategori pelanggaran hukum.(jejakrekam)

 

Penulis Didi GS
Editor Didi G Sanusi
Anda mungkin juga berminat
Loading...

Tolak Calon Luar Kalsel, Ombudsman Temukan Maladministrasi Seleksi Dirut PDAM