SEBANYAK 13 kabupaten/kota se-Kalsel dan Kalteng mengikuti kegiatan pedampingan, penguatan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (SAKIP) di Hotel Mercure, Selasa (10/04/2018).
ASSISTEN Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Pengawasan II pada Kemenpan RB, Dra Nadimah mengatakan sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
“Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan SAKIP,” bebernya.
Menurut dia, SAKIP ini sendiri merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah itu sendiri.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Siswansyah yang membacakan sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengungkapkan, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di wilayah kerja baik Kalsel dan Kalteng.
“Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahan yang mana menentukan bahwa penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada kedaulatan tertinggi yakni masyarakat. Ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.
Masih menurut Siswansyah, keberhasilan dan pencapaian program pembangunan itu haruslah terukur dan harus menjadi indikator yang jelas sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. “Marilah bersama-sama menyatukan tekad dan berkomitmen untuk melaksanakan SAKIP yang baik untuk mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.(jejakrekam)