Ucapan ramadhan

Akses Pelayanan Publik HSU Masih Timpang, Ombudsman : Ini Sungguh Memprihatinkan!

PELAYANAN publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengalami ketimpangan, khususnya di daerah tertinggal. Hal ini membuat Ombdusman Republik Indonesia masih memprihatinkan. Faktanya, akses-akses menuju desa-desa yang ada di wilayah ‘pedalaman’ HSU masih terhalang air dengan tingkat pendidikan yang cenderung rendah.

SAAT mengunjungi beberapa daerah tertinggal di Kabupaten HSU, anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy didampingi Ombudsman Kalsel melakukan observasi pelayanan publik di daerah dan kelompok marginal.

“Daerah dan kelompok marginal selama ini dikategorikan pemerintah sebagai daerah tertinggal dan kelompok marjinal,” ucap Suaedy saat bertandang ke Kota Amuntai serta wilayah lainnya seperti Kecamatan Paminggir.

Menurut Suaedy, ketimpangan tersebut disebabkan karena tiadanya kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah tertinggal tersebut. Daerah seperti HSU yang hanya 11 persen berupa darat menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mencukupi pelayanan infrastruktur jalan.

Di samping itu, beber Suaedy,  desa-desa yang jauh dari darat terpaksa harus mengalokasikan dana desa untuk membangun jalan darat agar bisa menjangkau akses pelayanan publik dasar seperti sekolah, puskesdes dan lainnya.

“Sedangkan desa-desa yang sejak semula sudah berada di daratan bisa langsung mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa karena akses infrastruktur jalan sudah tersedia,” ujar Direktur Eksekutif Wahid Institute ini.

Pemerintah pusat, kata Suaedy, selayaknya mempertimbangkan pemberian kebijakan afirmasi kepada daerah-daerah tertinggal ini untuk infrastruktur jalan, jangan sampai menggunakan dana desa. “Kalau tidak ada kebijakan afirmasi seperti itu maka yang maju makin maju, sedangkan yang tertinggal makin tertinggal,” ujar pegiat Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS).

Iklan Samping 300×250

Suaedy menjelaskan bahwa indikator yang digunakan Ombudsman dalam mengukur adalah ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, pengelolaan pelayanan, mutu/kualitas, kesesuaian SPM, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan administrasi kependudukan.

Di  Kabupaten HSU, tim Ombudsman mengobservasi Desa Mawar Sari dan Desa Pinangkara, Kecamatan Amuntai Tengah. Kemudian, Desa Paminggir, Desa Paminggir Seberang di Kecamatan Paminggir, serta Desa Padang Bangka dan Desa Putat Atas Kecamatan Sungai Pandan, pada  4-6 April 2018.

Rangkaian observasi itu kemudian diakhiri dengan presentasi temuan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut di hadapan Bupati HSU Abdul Wahid dan Wakil Bupati Husairi Abdi, Sekdakab, semua jajaran SKPD, seluruh camat dan kepala desa se-Hulu Sungai Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sangat mengapresiasi temuan Ombudsman. Ia berkomitmen akan melakukan perbaikan pelayanan publik di semua desa. “Temuan-temuan Ombudsman ini sebagai motivasi untuk perbaikan HSU ke depan,” ujar Wahid di Gedung KH Adham Chalid Komplek Kantor Pemkab HSU di Amuntai.

Dalam paparan tersebut, Suaedy menyatakan bahwa akses transportasi di beberapa desa masih cenderung sulit, sehingga masyarakat hanya bisa menggunakan sepeda motor dan getek. Bahkan ketika musim angin, getek sulit menembus tumpukan eceng gondok, sehingga berimbas juga kepada siswa yang hendak berangkat menuju sekolah.

Terkait fasilitas kesehatan, Suaedy juga menyebut semua desa sudah memiliki puskesdes, polindes, maupun pustu. Walaupun hanya tersedia satu tenaga kesehatan, yaitu bidan. Temuan lainnya Ombudsman adalah  semua desa tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

“Tetapi pada praktiknya semua desa sudah menyediakan layanan administrasi kependudukan dengan cukup baik. Ke depannya, Ombudsman berharap perlu adanya kanal dan mekanisme pengelolaan pengaduan di desa,” ujar Suaedy.

Meski demikian, Ombudsman menilai bahwa masyarakat di HSU umumnya kreatif dan produktif. “Tinggal bagaimana pemerintah memberikan fasilitas jalan kepada mereka. Hal yang menarik juga, perkembangan ekonomi di beberapa desa berjalan dengan sangat baik. Masyarakat desa sangat kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan hamparan rawa untuk berbagai kegiatan ekonomi yang produktif,” imbuh peneliti internasional ini.(jejakrekam)

Penulis Arpawi
Editor Didi G Sanusi
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.