Foto : Polres Banjar
SUMBER dana untuk mempermak wajah desa tak hanya dari APBN dan APBD, kini peluang dari kucuran pihak swasta berformat dana corporate social responsibility (CSR) juga telah dibuka. Dengan banyaknya sumber dana desa, Pemprov Kalsel pun membutuhkan tenaga pendamping dan fasilitator pedesaan untuk mengawasi penggunaannya agar tepat sasaran dan berdaya guna.
KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar mengungkapkan untuk menopang banyaknya sumber dana bagi pembangunan desa juga diperlukan akurasi perencanaan pembangunan desa, berkaitan dengan efesensi pemanfaatan yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
“Saat ini, Kalsel masih kekurangan 900 pendamping atau fasilitator desa. Tahun lalu, sudah ditambah sebanyak 250 orang. Namun, jumlahnya masih belum optimal, karena rasio pelayanan di desa masih 1 orang berbanding 4 desa. Idealnya, satu orang untuk satu desa,” papar Gusti Syahyar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kalsel, Selasa (3/4/2018).
Ia menjelaskan dari seluruh sumber dana baik APBN, APBDes dan bantuan CSR telah mengalir ke 2.007 desa yang ada di Kalsel.
“Dengan banyaknya dana yang masuk ke desa, tentu dibutuhkan pendampingan atau fasilitator, agar penggunaan dana desa sesuai dengan aturan dan tepat sasaran,” kata Plt Bupati Tapin ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas pun mendukung rencana Dinas PMD Kalsel untuk menambah tenaga pendamping desa. “Usulan penambahan 100 tenaga pendamping yang akan bertugas di desa pada 2018 ini, perlu didukung. Namun, tetap mengingat acuan hukuman serta kemampuan keuangan daerah,” kata legislator PKB ini.(jejakrekam)