Foto : Istimewa
KOTA Amuntai dan sekitarnya dikepung banjir. Bahkan, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan sudah hitungan beberapa hari ini ketika hujan lebat dan air sungai yang mengelilinginya, membuat hampir 80 persen kawasan pemukiman warga dan lainnya diserbu banjir.
KONDISI Amuntai dan sekitarnya yang terus dilanda banjir, bahkan durasi surutnya sangat lambat, membuat warga kota dibuat repot untuk beraktivitas sehari-hari. Ini belum ditambah curah hujan yang tinggi, serta banjir kiriman dari kabupaten tetangga, terutama dari Balangan dan Tabalong.
“Hampir 80 persen Kota Amuntai direndam banjir. Bukan hanya akibat hujan yang deras dan tinggi intensitasnya, namun juga banjir kiriman dari dua kabupaten tetangga, Balangan dan Tabalong. Sebab, posisi Amuntai berada di dataran rendah, sehingga curah hujan tinggi di dua daerah itu, air limpahan mengalir ke sungai-sungai yang ada di Amuntai,” ucap Ketua LSM Sosial Ekonomi Cultural Indonesia (SECI) Kalsel Didi Bukhari kepada jejakrekam.com, Minggu (1/4/2018).
Dia menyebut ada ratusan desa yang terdampak banjir, sehingga mengakibatkan terputusnya arus transportasi darat. Meski sebagian warga nekat menerobos banjir, hingga arus lalu lintas pun menjadi lambat. Hal ini dinilai mantan anggota DPRD HSU ini, makin membuktikan jika Amuntai dan umumnya HSU sudah sepatutnya mendapat perhatian serius agar banjir tak terus terulang tiap tahun.
“Pemkab HSU termasuk Pemprov Kalsel harus segera mengatasi masalah banjir ini secara komprehensif. Sebab, Amuntai khususnya merupakan wilayah lintasan antar kabupaten dan provinsi tetangga, Kalteng dan Kaltim,” ucap pria yang akrab disapa H Odong in.
Menurutnya, belajar dari banjir sebelumnya pada 16-23 November 2017 tergolong sangat parah, karena 7 kecamatan di Kabupaten HSU merasakan dampak dari banjir.
“Boleh dibilang Amuntai dan sekitarnya selalu langganan banjir. Ini bukti belum ada penanganan seris dalam tata kelola air dan drainase yang ada di Kabupaten HSU serta wilayah tetangga lainnya,” papar dia.
Untuk itu, H Odong mendesak agar kucuran dana dari APBN dan APBD Provinsi Kalsel bisa diberikan kepada Kabupaten HSU dan sekitarnya, sehingga ketimpangan pembangunan yang kini dirasakan wilayah Banua Anam tidak terlalu berjarak jauh. “Kami yang berada di wilayah Banua Anam merasakan ada ketimpangan pembangunan di era sekarang. Buktinya, kue pembangunan lebih mengarah ke wilayah pesisir, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru,” ucapnya.
Menurut H Odong, jika pengelolaan tata air terus diabaikan dan bahkan dibiarkan, jangan berharap HSU dan wilayah Banua Anam lainnya akan bebas dari banjir. Hal ini tergambar dari kondisi di lapangan, ketinggian air sudah mencapai 40 hingga 50 centimeter. “Jika banjir ini berlangsung lama, tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya di Amuntai dan sekitarnya. Seharusnya, pemerintah daerah serius untuk menangani masalah yang tak terus berulang tahun ini,” imbuhnya.(jejakrekam)