Foto : Ahmad Husaini
KONFLIK di tahun politik menjadi isu menarik yang dibedah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam seminar nasional di Aula Rektorat, Kamis (15/3/2018). Apalagi, tingkat kerawanan tahun politik ditandai dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 dan berlanjut dengan Pemilu 2019.
KASUBAG TP3 Bawaslu Kalsel Supriyanto Noor mengakui dalam menghadapi pesta demokrasi yang diawali dengan pilkada serentak 2018 dan berlanjut dengan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, tentu perlu disusun potensi dan peta kerawanan dalam memininalisir konflik.
“Hal ini mengacu ke UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta UU Pemilu Nomor 17 Tahun 2017, potensi konflik antara penyelenggara pemilu dengan peserta, maupun antara peserta dengan peserta pemilu perlu dipetakan,” ucap Supriyanto.
Ia mengungkapkan untuk di Kalsel, justru Kabupaten Tanah Laut dan Tapin yang menghelat pilkada tergolong kategori rendah. Berbeda dengan Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Sungai (HSS) dalam tataran rawan sedang. “Jadi, dari empat daerah yang akan menggelar pilkada 2018, potensi kerawanan masih rendah dan sedang,” ucap Supriyanto.
Menurut dia, potensi kerawanan di empat daerah yang menggelar pemilihan bupati-wakil bupati sudah dapat diminimalisir dengan koordinasi intensif antara penyelenggara dengan peserta suksesi 2018 tersebut.
“Dari hasil pemantauan di empat daerah itu, sudah sesuai aturan. Termasuk di Kabupaten Tapin yang hanya ada calon tunggal juga telah melaksanakan kewajibannya, baik penyelenggara maupun peserta pilkada,” cetusnya.
Sementara itu, mantan Ketua PWNU Kalsel HM Syarbani Haira justru melihat tren polarisasi agama masih kuat dimainkan sekelompok orang sebagai bahan kampanye dalam pilkada.
“Kejadian di Jakarta tahun 2017 lalu sudah antiklimaks. Saya menduga isu agama tidak laku lagi, walaupun sekarang masih digunakan sekelompok orang dalam meningkatkan perolehan suara serta menyerang kelompok yang dihadapi,” tutur Syarbani Haira.
Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel (UNUKASE) ini memaparkan polarisasi agama sudah mencapai klimaks dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. “Jadi, isu agama bukan hanya terjadi pada akhir-akhir ini. Sekarang, masyarakat sudah memahami bahwa isu-isu agama hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” papar Syarbani.
Magister kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengatakan sekarang justru proses pendewasaan politik warga Indonesia sudah mulai membaik.
“Jadi, yang tak bisa diatasi hingga kini adalah money politics (politik uang), bukan isu agama yang tak lagi menjadi isu krusial belakangan,” ujar Katib Syuriah PWNU Kalsel ini.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa ULM Fachrisaldy mengungkapkan seminar nasional yang digelar di kampus merupakan sarana pendidikan politik bagi mahasiswa, dalam memasuki tahun politik.
“BEM ULM mengadakan sosialisasi dan sebagai upaya pencerdasan politik untuk mendeteksi potensi konflik yang akan terjadi yang rentan terjadi di daerah” ungkap mahasiwa FISIP ULM ini.
Menurut Fachrisaldy, sebaiknya mahasiswa harus netral dan independen dalam menyikapi hajatan politik dan memberikan penyadaran politik bagi masyarakat. Terutama, dalam memilih pemimpin yang terbaik dan terselenggaranya demokrasi yang jujur, adil dan damai.(jejakrekam)