Foto : Dokumentasi
MENYUSUL Fraksi Partai Golkar DPRD Banjar yang menarik diri dari komposisi anggota panitia khusus (Pansus) Hak Angket untuk meminta keterangan seputar kebijakan perombakan dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) massal Pemkab Banjar, kini giliran Fraksi Partai Gerindra.
DUA anggota Pansus Hak Angket DPRD Banjar dari Fraksi Gerindra yakni Wakil Ketua Pansus Khairudin dan rekannya, Manan ditarik keluar oleh DPD Partai Gerindra Banjar. Padahal, sebelumnya, Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan tugas bersama fraksi-fraksi lainnya di DPRD dalam mengorek keterangan seputar kebijakan dari Pemkab Banjar, saat bertemu dengan sejumlah anggota LSM yang mendukung upaya penuntasan kasus itu lewat jalur politis.
“Untuk penarikan diri saya dari anggota Pansus Hak Angket DPRD Banjar, tentu saya mematuhi instruksi dari partai. Apalagi, fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di DPRD, maka setiap perintah partai wajib ditaati dan tunduk. Istilahnya, sami’na wa atho’na,” ucap Khairuddin kepada wartawan di Martapura, Selasa (13/3/2018).
Digembosnya komposisi Pansus Hak Angket di DPRD Banjar juga diakui Akhmad Rozanie. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Banjar asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengakui dua anggota pansus dari Partai Gerindra telah menarik diri. “Saya menghormati langkah yang diambil mereka,” kata Rozanie.
Meski terus berkurang, Rozanie memastikan penggunaan hak angket sebagai bagian dari hak politik DPRD Banjar dalam mengawasi kinerja pemerintah kabupaten akan terus dilanjutkan. “Kami tetap maju pantang mundur, meski tantangan semakin berat,” tandasnya.(jejakrekam)