Foto : Syahminan
NASIB operasional Terminal Regional Kilometer 17 Gambut, Kabupaten Banjar, hingga kini masih belum ada kejelasan. Ini karena harus menunggu rehabilitasi infastruktur terminal yang sekarang masih jauh dari representatif. Minimnya dukungan dana dari pemerintah pusat diduga menjadi salah satu kendala utama operasionalnya.
KEPALA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan Ardono, seusai menggelar rapat dengan stafnya di Terminal Regional Gambut Barakat-nama Terminal Km 17 Gambut-, mengungkapkan pihaknya masih harus melakukan rehab infrastruktur terminal terlebih dahulu, agar layak dioperasionalkan.
“Penyelesaian rehab terminal ini dilakukan secara bertahap, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas. Untuk rehab terminal di tahun 2018, hanya tersedia anggaran yang kecil, yakni Rp 2 miliar,” ujar Ardono kepada wartawan di Terminal Gambut Barakat, Senin (12/3/2018).
Sementara itu, pengamat kebijakan publik HE Benyamine menilai minimnya anggaran untuk rehab Terminal Regional Km 17 Gambut, sepertinya pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan tidak serius untuk melaksanakan operasional terminal yang menghubungkan Kalsel-Kaltim dan Kalteng tersebut.
“Sebab, dana sebesar Rp 2 miliar terlalu kecil dibandingkan kebutuhan yang seharusnya. Itu terminal tipe A yang besar dan masih banyak kekurangannya agar layak dioperasionalkan untuk melayani publik,” ucap Benyamine di Banjarbaru.
Menurutnya, jika hanya dialokasikan Rp 2 miliar, dana itu kalau dikalkulasi hanya cukup untuk rehab drainase dan perbaikan area terminal agar tidak menjadi genangan air saat hujan turun.
“Padahal, Terminal Regional Gambut Barakat ini merupakan salah satu gerbang Kalimantan Selatan. Sebab di situ merupakan terminal antar kota antar provinsi (AKAP), dan penumpang yang tiba dari provinsi lain akan melihat layanan publik di Kalsel, khususnya terminal,” paparnya.
Untuk itu, Benyamine berharap agar pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan berkomitmen kuat, serius dan komprehensif dalam menciptakan terminal yang telah diambilalih dari Pemprov Kalsel menjadi representatif. “Ya, setidaknya memang layak dipakai atau dioperasionalkan. Jangan sampai ada kesan, pembangunan terminal yang menelan dana Rp 88 miliar terabaikan,” tandasnya.(jejakrekam)