Foto : Didi GS
SUARA perlawanan dari kaum perempuan terhadap industri ekstraktif jadi isu yang diangkat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. Peringatan ini juga dijadikan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan menggalang suara perempuan.
KEPALA Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Nasional Walhi, Khalisah Khalid mengungkapkan berbagai aksi dan aktivitas perempuan bergerak melawan industrusi ekstratif batubara, khususnya korporasi yang rakus serta merampas ruang dan kedaulatan perempuan.
“Pilihan pembangunan yang berwatak patriarkal diwakili industri tambang dan industri ekstraktif lainnya yang memiliki karakter eksploitatif terhadap sumber-sumber kehidupan, marjinalisasi fungsi alam dan ekosistem bagi kehidupan bersama. Termasuk, mengorbankan kepentingan kehidupan perempuan, meluluhlantakkan sumber-sumber kehidupan, menghancurkan kearifan tradisi dan budaya,” ucap Khalisah Khalid dalam siaran pers yang diterima jejakrekam.com, Kamis (8/3/2018).
Tak hanya itu, menurut dia, industri ekstraktif juga menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem yang meminggirkan perempuan. Bahkan, kerapkali menggunakan kekuasaan yang berbasis pada kekerasan. “Semuua berujung pada konflik sumber daya alam. Dari periode ke periode pemerintahan, watak dan pilihan pembangunan ekonomi ini tidak pernah berubah,” tegas Khalisah Khalid.
Sementara itu, peringatan Hari Perempuan Internasional juga digelar Walhi Kalsel. Bersama jaringannya seperti Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI), Mapala Graminea Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Mapala Apache STMIK, Yayasan Sumpit, Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Lembaga Kompas Borneo (LKB), Mapala Kompas Borneo ULM, Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM serta SAWA (Sahabat Walhi) dan organisasi lainnya, diperingati dengan menonton bareng film dokumenter.
Film berjudul Bara di Bongkahan Batu yang diproduksi Walhi Kalsel diputar di Sekretariat Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM, Kamis (8/3/2018) malam. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengungkapkan dalam film itu menggambarkan berbagai problema yang mencuat di Kalsel, akibat adanya pertambangan batubara.
“Bara masalah itu selalu saja memakan korban masyarakat kecil dan lemah, khususnya perempuan. Sementara kebijakan pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, seolah membiarkan bara masalah sebagai buah pertambangan batubara itu terus berlangsung,” ujar Kisworo.
Aktivis yang akrab disapa Cak Kiss mengungkapkan dalam film berdurasi satu jam itu berkisah nasib masyarakat di berbagai daerah di Kalsel yang harus kehilangan tanah, rumah, dan sumber penghidupan, akibat praktik buruk pertambangan batubara.” Bahkan dalam film ini lebih banyak menampilkan semangat dan perjuangan perempuan dalam memperjuangkan dan mempertahankan tanah nya dari perusahaan besar batubara,” ucapnya.
Menurut Kisworo, dalam film itu sangat jelas menggambarkan betapa energi batubara selalu menelan korban. “Mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Semoga film ini dapat menjadi semacam pengingat bagi para pengambil kebijakan baik pusat maupun daerah untuk berhenti memihak perusahaan pertambangan. Mereka seharusnya memilih melindungi rakyatnya,” cetus Kisworo.
Dalam diskusi film tersebut, hadir dua aktivis perempuan yakni Mariatul Asiah dari LK3 serta Dermawati Sihite (dosen hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat). Kedua pembedah film ini pun cukup memancing para peserta diskusi terhadap kondisi kekinian yang dirasakan kaum perempuan, ketika industri ekstratif tambang mengemuka di Kalsel.
Menurut Dermawati Sihite, selama ini, asas persamaan gender antara kaum pria dan perempuan secara hakiki justru tak berbeda. Namun, di mata dosen yang akrab disapa Emma Sihite ini, justru kondisi di tengah masyarakat yang justru memarjinalkan kaum perempuan. “Terlebih lagi, jika di kawasan itu tumbuh industri ekstraktif batubara, kaum perempuan yang banyak dirugikan,” ucap Emma.
Sementara itu, Mariatul Asiah pun mengajak mahasiswi yang bagian terpenting kaum perempuan untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap korporasi yang rakus terhadap pengerukan alam Kalsel. Dia pun mengajak agar bersama memperjuangkan penolakan terhadap rencana penambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), seiring dengan terbitnya izin berskala besar dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Bagaimana pun, jika alam Kalsel ini rusak, maka yang merasakan dampak terberat adalah kaum perempuan. Dampak buruk batubara dan PLTU batubara yang lebih spesifik dialami perempuan. Tak hanya pelecehan seksual, juga kesehatan reproduksi perempuan yang hidup di sekitar wilayah tambang batubara. Mereka terancam akibat tercemarnya sumber air dari limbah tambang,” papar aktivis perempuan ini.(jejakrekam)