MEMILIKI APBD lebih kecil dibanding daerah lain, Bali dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan sektor pendidikan.
CONTOHNYA adalah dengan dibangunnya SMA dan SMK Bali Mandala Boarding School sejak 2011 lalu, yang menampung 100 persen pelajar dari kalangan kurang mampu. Sekolah berasrama tersebut sepenuhnya dibiayai Pemprov Bali. Kalangan siswa tugasnya hanya belajar, sementara gaji guru, makan, dan keperluan sekolah lainnya ditanggung Pemprov Bali.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Yazidi Fauzie, Senin (26/2/2016), didasarkan atas kunjungan kerja komisi yang dipimpinnya ke Bali. “Itu salah satu upaya Pemprov Bali memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah setempat rela mengeluarkan anggaran Rp 26 miliar per tahun untuk biaya operasional sekolah itu,” ucapnya.
Menurut Yazidi, untuk mengukur pelajar yang benar-benar miskin, Pemprov Bali membentuk tim survei. Dari itu mereka memprioritaskan untuk menerima pelajar dari kalangan kurang mampu berdasarkan hasil survei itu. Hasilnya, sebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, program yang dibuat Pemprov Bali bisa berjalan sangat baik dan membuahkan hasil. Dimana, sekitar 30 persen siswanya mendapat beasiswa untuk menuntut ilmu, baik di tingkat nasional maupun ke luar negeri.
Yazidi berharap SMA Banua Bilingual Boarding School bisa mengkombinasikan apa yang diterapkan di SMK dan SMA Bali Mandala Boarding School. “Saat ini pelajar dari kalangan kurang mampu di SMA Banua hanya mereka yang memiliki berprestasi. Ke depan agar bisa menerapkan pelajar yang benar-benar kurang miskin juga dapat memperoleh pendidikan di SMA Banua,” sarannya.
Terkait pendanaan, saat ini SMA Banua hanya memberikan suntikan APBD senilai Rp 11 miliar. Ini sangat jauh dibanding Bali yang berani mengucurkan Rp 26 miliar.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Andi Oktaviani
Foto : Dokumentasi