PADA tahun lalu 2013, saya menerima undangan dari panitia International Workshop on the Rise of Political Dynaties in Southeast Asia untuk berpartisipasi dan sekaligus mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai Bangkitnya Politik Dinasti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. International Workshop ini diselenggarakan oleh Flinders University, Adelaide South Australia.
PARA peneliti masing-masing mempresentasikan hasil penelitian yang terkait politik dinasti di negara mereka. Suasana forum itu sangat dinamis dan berbagai argumen yang dibangun para peserta. Ya, sangat menarik dan sekaligus forum itu menjadi arena berbagai pengalaman dan sekaligus menjadi arena membangun jaringan (network) para peneliti dan akadamisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan universitas.
Saya merasakan selama acara berlangsung telah memberikan pencerahan mengenai isu-isu demokrasi dan dinamika politik yang berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara, setelah beberapa negara terbebas dari sistem kekuasaan otoriter menuju demokrasi, seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Ketiga negara ini sama-sama mengalami proses demokratisasi yang telah memunculkan problema baru dalam mendesain sistem demokrasi dan pemerintahan. Antara lain, problem itu adalah bangkitnya oligarki baru, politik dinasti, praktik korupsi, orang kuat lokal (local strongmen), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan massifnya permainan politik uang dalam pemilu.
Ini adalah serentetan daftar hitam dari dampak demoktatisasi yang diiringi oleh political pragmented society. Sudah menjadi pengetahuan umum dalam masyatakat bahwa pasca Orde Baru, kapitalisasi demokrasi telah terstruktur dalam panggung rezim reformasi saat ini. Kuasa sangat dominan untuk merebutkan kekuasaan. Modal sosial dan modal politik cukup bagi seorang kandidat yang bertarung dalam ritual demokrasi (pilkada, pilgub, pilpres). Modal finansial di tengah pragmatisme politik menjadi penentu bagi kandidar memenangkan perebutan kekuaasaan (Marijan, 2010; Aspinall and Sukmajati, 2016).
Fenomena massifnya politik uang atau uang menjadi kuasa dalam mengiringi transisi demokrasi saat ini suatu situasi yang sulit dibantah. Sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa dalam struktur logika bahwa kekuasaan itu berbanding lurus dengan kuasa uang untuk meraih kekuasaan politik. Money is everything. No money no honey. Apa yang terjadi? Struktur logika saya tiba-tiba berubah secara drastis ketika seorang sahabat dan sekaligus sebagai guru memperkenalkan saya kepada ibunya.
Dia berkata bahwa ibunya adalah mantan walikota dua periode di sebuah distrik di Adelaide South Australia. Nenek mantan walikota yang sudah berusai lebih 70 tahun itu dengan senyum memandang wajah saya yang penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Heran dan tidak percaya itu melingkar-lingkar dalam pikran, karena tidak ada sesuatu perspektif secara material yang membuat keyakinan pada diri saya bahwa nenek yang di depan saya itu adalah seorang mantan walikota dua periode.
Tidak ada gambaran kemewahan secara material. Tinggal seorang diri di sebuah perbukitan dikelilingi trimbunan hutan dan sungai-sungai kecil mengalir di depan rumahnya. Rumah sederhana itu dikelilingi hutan dan nyanyian burung di pagi hari, menemani si nenek tua itu dalam kesendirian di tengah hutan. Mobil Fiat tahun 70 an yang terparkir di halaman rumah, tanpa garasi dan tanpa pagar.
Saya berusaha mengelemanisai kepenasaran itu sembari bertanya kepada sang nenek itu. “Anda adalah mantan walikota periode dan sampai sekarang tetap dicintai oleh rakyat, darimana Anda mendapatkan uang untuk bertarung dalam perebutan kekuasaan? Siapa penyandang dana dan berapa orang pengusaha di belakang Anda yang menyediakan dana? Berapa banyak uang yang Anda bayar kepada partai politik sebagai pengusung? Apakah Anda juga membentuk tim sukses? Bagaimana pola strategi dan patronase yang anda bangun dengan para aktor politik? Apakah Anda melakukan money politics and attack down (serangan fajar)? Apakah anda mendistribusikan sembako politik atau membagi-bagi pasir, semen, baju, alat-alat musik? Rangkaian pertanyaan itu saya sampaikan dengan harapan mendapatkan jawaban atau penjelasan akurat sebagai persfektif perbandingan antara kedua negara ini.
Lantas apa yang terjadi? Justru nenek tua itu tidak bisa menjawab, karena semua pertanyaan gila itu tidak ada dalam kosakata atau dalam logika politik. Bagi dia, politics is politics. Politics is not power money. Politics is public trust and ethics.
Ternyata pertanyaan gila saya itu tidak related alias tidak connect dengan logika dia. Saya pikir si nenek tua ini juga membagi-membagi uang atau melakukan perselingkuhan politik dengan berbagai rekayasa gila demi sebuah kekuasaan. Saya pikir seperti halnya di negeri ini mengundang para pawang politik, shalat hajat, mengundang para tokoh-tokoh agama, adat dan para aktor-aktor politik untuk membangun basis patronase dalam demi perebutan kekuasaan.
Di Indonesia, dalam ritual politik, simbol-simbol agama seperti acara Yasinan dan lain sebagainya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perhelatan politik. Sementara itu, di Thailand berbeda halnya. Di Thailand, pada setiap peristiwa politik (pemilu) dikenal dengan sebutan A Night Burking Dogs (malam hari anjing menggonggong). Mengapa pada malam itu anjing menggonggong? Parade gonggongan anjing menandakan bahwa pada malam itu, para tim sukses para kandidat secara serentak melakukan distribusi uang atau barang. Sembako politik ini dibagi-bagikan kepada warga untuk mempengaruhi pilihan politik publik.
Para anjing setiap rumah warga meronta menyaksikan para tim sukses melakukan serangan fajar. Bahkan, anjing-anjing itu itu ketakutan melihat para relawan, tim sukses dan jaringan keluarga (family network) yang melakukan bagi-bagi uang dan sembako.
Beda Indonesia beda Thailand. Di Indonesia, tidak ada A Night Burking Dog karena adanya bagi-bagi uang atau sembako di malam hari. Di Thailand, tidak ada shalat hajat atau acara Yasinan. Memang secara kultur dan perilaku politik berbeda, namum sustansinya tetap sama, yaitu pola strategi mempengaruhi pilihan politik publik atau mendukung kandidat tertentu. Apa yang bisa dijelaskan dari hal tersebut? Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi dan permainan politik uang menjadi fenomena yang sungguh memprihatinkan.
Maraknya budaya korupsi atau korupsi politik, berkaitan erat dengan proses demokrasi yang melibatkan intervensi kapital. Mereka ini telah membajak demokrasi masuk dalam wilayah kesesatan berdemokrasi. Proses demokrasi hanya ditentukan oleh segelintir individu yang memiliki kuasa uang. Inikah makna sebuah demokrasi?(jejakrekam)
Penulis : DR M Uhaib As’ad
Staf Pengajar FISIP Uniska MAAB
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik