KEBERADAAN payung hukum yang mengatur tentang zonasi untuk wilayah perairan di Kalsel menjadi sangat penting. Khususnya dalam upaya mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mayoritas berada di wilayah pesisir, seperti Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
“SAAT ini perkembangan penyusunan payung hukum tengah memasuki sejumlah konsultasi dan komparasi ke beberapa lembaga dan instansi maupun pemerintah daerah,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, Pribadi Heru Jaya, Selasa (20/2/2018).
Langkah tersebut, kata dia untuk memastikan agar Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau kecil yang sudah masuk Prolegda 2017 dapat segera disahkan dalam waktu dekat. “Adapun muasal raperda tersebut merupakan usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel selaku inisiator dan telah mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi hingga mendapat tanggapan positif dari gubernur,” kata dia.
Politisi PKB ini menambahkan terkait jumlah wilayah dan pulau yang terdata sebagai bagian dari wilayah Kalsel, saat ini masih dalam tahapan pendataan. Sehingga belum diketahui secara pasti wilayah mana saja yang masih bermasalah. “Mengingat selain masalah batas wilayah dengan provinsi lain, seringkali saling klaim kepemilikan wilayah juga terjadi antar kabupaten kota sehingga perlu dilakukan kajian dengan menggandeng para pakar,” jelasnya.(jejakrekam)
Penulis :Ipik Gandamana
Editor :Fahriza
Foto :Permata Borneo Tour