PERHELATAN dengan agenda utama pemilihan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan dalam Musda XII di Kabupaten Tabalong, pada 14-15 Februari 2018, dinilai mendadak dan cukup mengejutkan.
TERLEBIH lagi, saat ini di tubuh induk organisasi kependudukan itu terdapat tiga kubu, sehingga dikhawatirkan justru akan jadi kendala dalam gelaran Musda XII KNPI Kalimantan Selatan.
“Sekarang, KNPI ini bukan lagi dualisme, tapi sudah tripleisme, sehingga masalah ini bisa menjadi kendala bagi pelaksanaan Musda KNPI Kalsel. Apalagi, informasi pelaksanaan Musda XII di Kota Tanjung ini juga minim, sehingga ada kesan untuk dikuasai satu kandidat dengan tujuan pemilihan berjalan secara aklamasi,” ucap Wakil Sekretaris DPD KNPI Kalsel, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera kepada jejakrekam.com, Senin (12/2/2018).
Menurutnya, masa kepengurusan KNPI Kalsel di bawah pimpinan Hasan Ismail sudah berakhir terhitung Desember 2017, sehingga dalam surat yang dikirim KNPI Pusat hanya bersifat perintah, bukan masa kepengurusannya diperpanjang.
“Saya juga prihatin ada kesan justru senior-senior yang ada di KNPI Kalsel seperti disisihkan. Tidak ada komunikasi yang terjalin, sehingga program kerja atau agenda di bawah kepemimpinan Hasan Ismail terkesan gagal,” tutur putra politisi senior Golkar, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah ini.
Bahkan, menurut Gusti Rizky, malah sekarang jaringan kepengurusan KNPI di daerah, ada yang telah dibekukan seperti KNPI Hulu Sungai Utara (HSU) dan Barito Kuala (Batola), sehingga dikhawatirkan mengganggu terlaksananya agenda Musda XII KNPI Kalsel. “Seharusnya, sebelum menggelar musda, terlebih dulu benahi kepengurusan yang ada. KNPI itu bukan hanya masalah OKP, tapi juga menyangkut jaringan organisasi kepemudaan lainnya,” papar Gusti Rizky.
Nah, beber dia lagi, dengan masa kepengurusan KNPI Kalsel yang belum diperpanjang, sehingga penunjukkan caretaker pun belum ada informasi dari KNPI Pusat. “Saya juga mengkhawatirkan nantinya akan mencuat tiga kubu yang masih terjadi di tubuh KNPI. Klaim-klaim ini akan menjadi kendala dalam Musda XII KNPI Kalsel,” tuturnya.
Untuk itu, Gusti Rizky mendesak agar kepengurusan KNPI Kalsel di bawah Hasan Ismail sebagai membuka diri dengan transparansi, seperti menunjukkan surat keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan atau tidak, sebagai dasar hukum menggelar Musda XII KNPI Kalsel. “Sekarang, opini yang berkembang di luar berbagai macam. Nah, kalau nantinya KNPI Kalsel yang menggelar Musda XII ini terbukti keabsahan, silakan gelar. Jangan seperti sekarang, seperti di ujung tanduk, sehingga ada kesan Musda XII KNPI Kalsel kali ini tidak demokratis,” ucap Rizky.
Dia juga menyesalkan ada beberapa informasi dari pengurus KNPI di daerah yang mendapat undangan tiba-tiba, sehingga belum ada persiapan yang matang dalam menghadapi Musda XII KNPI Kalsel di Kota Tanjung. “Ini juga menyangkut persiapan kawan-kawan di KNPI di daerah dalam turut menyukseskan musda. Nah, jika mendadak semacam ini, kesannya seperti sudah disetting sebelumnya,” imbuh Rizky.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : KNPI