ITULAH kebijakan yang tidak bijak, perubahan arus lalu lintas di Jalan Veteran malah mematikan usaha orang-orang yang berjualan di tepi jalan. Begitulah komentar para warga Banjarmasin seperti terekam dalam akun facebook yang diposting Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid soal dampak ekonomi atas kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
“KEBIJAKAN itu hanya melihat dengan kacamata kuda, hanya mengukur dari segi jumlah kendaraan bermotor, hingga melempar kewenangan pemerintah pusat sudah mengatur volume kendaraan bermotor,” seru pengamat transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (Uniska MAAB), Surya Adhi Said kepada jejakrekam.com, Minggu (11/2/2018).
Menurut dia, aspek tata ruang guna lahan sangat dekat dengan sistem transportasi, termasuk rekayasa lalu lintas. Malah, menurut Surya, kebijakan Pemkot Banjarmasin bisa bertentangan dengan UU Tata Ruang yang perlu dirumuskan bersama, karena menyangkut kesatuan dan harmonisasi antara sistem tata guna lahan dengan sistem transportasi dan sistem jaringan jalan.
“Pemkot Banjarmasin, khususnya Dinas Perhubungan Banjarmasin itu jangan melihat hanya parsial dan mengobati sebatas, tapi justru menimbulkan masalah baru,” kata magister teknik perencanaan wilayah dan urban Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Mengacu dari hasil tesis yang dilakukan dosen muda ini, justru sejak 2005 hingga 2011, angka kepadatan kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan di Banjarmasin makin menggemuk. “Apa yang dialami Banjarmasin ini seperti kasus-kasus di kota-kota besar yang tak mengurai kemacetan dengan baik,” tutur Surya.
Dalam teorinya, menurut dia, pendekatan perencanaan transportasi kota itu berkutat pada tiga sudut yakni sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. “Kemudian, berbicara aksesibilitas itu maka menyangkut pembangkit lalu lintas, sebaran pergerakan, pemilihan moda, pemilihan rute hingga bermuara pada arus lalu lintas. Sekarang, di Banjarmasin itu justru sistem transportasi lebih dominan darat, tidak mengarah atau menghidupkan kembali transportasi air,” kata pegiat Lembaga Adat Kebudayaan Banjar (Lakban) Kalsel ini.
Nah, dalam mengkaji sistem lalu lintas di Banjarmasin juga sepatutnya mempertimbangkan sistem transportasi kota, keberadaan kecamatan, kelurahan hingga RT, termasuk aspek ekonomi kota, sosial, budaya, pendidikan, militer atau pertahan. “Termasuk, masalah kebencaaan yang telah diatur dalam peraturan hukum. Teori klasik transportasi itu membuat sistem TGL, sistem jaringan jalan dan sistem transportasi. Atau dalam istilah ilmiahnya, Landuse, Transpotation, and Network (Classic Transportation System),” paparnya.
Lantas bagaimana dengan kebijakan Balai Kota? Menurut Surya, apa yang diterapkan itu hanya parsial dengan landasan pengukurnya adalah volume kendaraan bermotor, baik ringan, menengah dan berat yang melintas ruas jalan di Banjarmasin, dengan titik kepadatan pada jam-jam tertentu. “Namun, aspek yang saya sebutan menyangkut aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan pertahanan dan keamanan, tak dikaji dalam penerapan rekayasa lalu lintas,” tuturnya.
Dia pun mengaku tak heran, ketika terjadi protes dari warga Banjarmasin saat ruas Jalan Brigjen H Hasan Basry, Jalan Veteran dan kini akan diterapkan di Jalan RE Martadinata atau jalan-jalan lain yang sepihak mengubah arus lalu lintasnya. “Patut dicatat, alat transportasi darat itu akan tumbuh cepat, sementara jaringan jalan selalu terlambat, bahkan sudah terkunci (locked),” kata Surya.
Untuk itu, dosen muda ini menyarankan jika ingin menghidupkan kembali Banjarmasin River City atau kota sungai, maka diperlukan pembangunan jaringan jalan di sungai. “Makanya, Dinas Perhubungan Banjarmasin itu jangan kaku menerima kritikan dan masukan dari sistem kegiatan tata guna lahan, karena masyarakat termasuk dalam komponen utama dari sistem transportasi darat. Ya, selain sistem jaringan jalan dan perpindahan atau transportasi,” tegas Surya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Iman Satria