Yusril Tuding Tiga SK Gubernur Kalsel Tak Prosedural

KEDATANGAN Yusril Ihza Mahendra bersama tim pengacara dari kantor advokat Ihza & Ihza Law Firm ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Jumat (9/2/2018), ternyata sudah dinanti pihak panitera muda perkara. Terbukti, begitu mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyerahkan surat kuasa serta tiga gepok berkas gugatan kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, langsung diregister.

DALAM surat gugatannya, pakar hukum tata negara itu sedikitnya memboyong 13 pengacara asal Jakarta. Mereka nantinya akan dibagi dalam tiga tim mewakili tiga perusahaan tambang di bawah bendera PT Silo Group. Tiga SK yang diteken Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor jadi objek gugatan, yakni surat bernomor 503/119/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 hektare di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.

Selanjutnya, SK Gubernur Kalsel bernomor 503/120/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambanga batubara seluas 8.139,93 hektare di Pulau Laut Timur.

Terakhir, SK Gubernur bernomor 503/121/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018, juga dicabut IUPOP untuk PT Sebuku Tanjung Coal yang akan menggarap wilayah konsesi seluas 8.990,38 hektare di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara.

Usai memeriksa surat kuasa berikut berkas gugatan, Panitera Muda Perkara PTUN Banjarmasin H Abdul Wahab langsung memasukkan tiga berkas gugatan dengan nomor register berurutan yakni 4/G/2018/PTUN Banjarmasin untuk perkara PT Sebuku Sejaka Coal, perkara nomor 5/G/2018/PTUN Banjarmasin untuk gugatan PT Sebuku Tanjung Coal, dan terakhir nomor 6/G/2018/PTUN Banjarmasin dalam berkas gugatan PT Sebuku Batubai Coal dengan pihak tergugat Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.

“Begitu berkas sudah diregister, nantinya akan disampaikan ke Ketua PTUN Banjarmasin untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Termasuk, agenda persidangan perdana,” ucap Abdul Wahab kepada wartawan, Jumat (9/2/2018).

Pakar hukum tata negara yang menjadi kuasa hukum tiga perusahaan PT Silo Group, Yusril Ihza Mahendra mengatakan dalam gugatan ini akan menguji prosedur dan landasan hukum, termasuk konsideran dalam pengambilan keputusan yang dituangkan dalam tiga SK Gubernur Kalsel.

PPMI2

“Kami berpendapat tiga SK Gubernur Kalsel ini telah bertentangan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Sebab, tiga perusahaan yang mengantongi IUPOP sudah melalui proses atau tahap yang panjang, hingga terbitnya izin,” papar Yusril Ihza Mahendra.

Apalagi, menurut Ketua Umum DPP PBB ini, tiga perusahaan itu belum melakukan operasi produksi dan telah melalui eksplorasi, studi kajian lingkungan serta perizinan lainnya. “Apalagi, sekarang tiga perusahaan belum melakukan aktivitas pertambangan itu tengah membangun infrastruktur dalam menopang kegiatan produksi tambang batubara nantinya di Pulau Laut,” tuturnya.

Alasan Gubernur Kalsel merujuk aspirasi penolakan dari masyarakat, termasuk surat dari DPRD Kotabaru yang memberi rekomendasi justru berisi bukan penolakan penambangan, tapi hanya meminta kajian mendalam atau evaluasi tahapan.

“Jadi, perusahaan tambang itu izinnya bisa dicabut kalau melakukan tindak pidana penambangan, pailit dan harus melalui tahapan seperti peringatan. Faktanya, ketiga perusahaan tambang itu tak pernah dipanggil atau dialog, tapi tiba-tiba tiga IUPOP dicabut. Makanya, kami melakukan perlawanan hukum melalui gugatan di PTUN Banjarmasin,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis : Didi GS

Editor   : Didi G Sanusi

Foto      : Iman Satria

.

 

 

Anda mungkin juga berminat
Loading...

Yusril Tuding Tiga SK Gubernur Kalsel Tak Prosedural