MERASA tersumbat aspirasinya, perwakilan serikat pekerja dan kepala desa serta pegiat Forum Masyarakat Peduli Investasi (FMPI) Kotabaru langsung meluapkan rasa kekecewaannya atas perlakuan wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan.
PADAHAL sejak pukul 10.00 Wita, mereka yang datang jauh-jauh dari Kotabaru sudah menunggu agar bisa berdialog dengan anggota DPRD Kalsel di Rumah Banjar, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (31/1/2018). Mereka ingin menyuarakan kegelisahan akibat penutupan tambang bijih besi.
Cukup lama, warga Kotabaru ini menunggu hingga pukul 12.00 Wita. Namun, mereka gagal menemui dan menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat. Sebab, tak terlihat unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kalsel yang mau menemui mereka.
“Kami benar-benar sangat kecewa. Kedatangan kami di sini, tak disambut bahkan tak diterima. Padahal, kami ingin menyampaikan beberapa aspirasi warga Kotabaru,” ucap pimpinan rombongan dari FMPI Kotabaru, Saidudin kepada wartawan di DPRD Kalsel.
Saking kecewanya, Saidudin mengatakan tak akan datang lagi ke Banjarmasin, bertemu para wakil rakyat di DPRD Kalsel, terkecuali nantinya diundang. “Kami mau datang ke sini, kalau diundang,” kata Saidudin yang diamini rekannya.
Mantan anggota DPRD Kotabaru ini mengungkapkan adanya keresahan ribuan tenaga kerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kotabaru, akibat pemutusan hubungan kerja disebabkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) milik PT Silo, justru diganjal Pemprov Kalsel.
“Padahal, PT Silo sudah disetujui kementerian, namun masih mengganjal di tingkat provinsi untuk penggunaannya. Dampaknya, bakal terjadi PHK besar-besaran,” beber Saidudin.
Dia menghitung saat ini, sudah ada 700 pekerja yang dirumahkan, dan sisanya 300 masih menunggu keputusan perusahaan. Ini artinya, terdapat 2.000 kepala keluarga (KK) yang akan mengalami kesulitan perekononian. “Padahal, 70 persen dari pekerja itu berasal dari Pulau Sebuku,” katanya.
Dia juga mempertanyakan konsistensi pemerintah yang gencar mempromosikan agar investasi masuk ke Kalsel. Faktanya, menurut Saidudin, investor yang sudah menanamkan modal sejak 14 tahun berjalan, bahkan telah membangun smelter senilai Rp 2 triliun, justru tak didukung. “Padahal, fasilitasnya sudah 80 persen. Ini sama saja tidak menjaga keamanan berinvestasi di Kalsel,” cetus Saidudin.
Tak ada sambutan hangat dari DPRD Kalsel juga disesalkan Saidudin. Dia mengungkapkan sudah mengajukan surat permohonan audiensi sejak 27 Desember 2017 lalu. “Patut diingat, saat ini masyarakat di Pulau Laut dan Pulau Sebuku tengah resah, akibat melemahnya perekonomian yang merupakan dampak dari terhentinya kegiatan perusahaan pertambangan di sana,” tandas Saidudin.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan mengatakan pada prinsipnya dewan menyambut baik keinginan warga Kotabaru untuk berdialog. “Namun, kami tak berani menerima mereka secara resmi, karena belum ada disposisi dari pimpinan DPRD yang menunjuk komisi mana yang berkompeten menampung aspirasi mereka,” tegas legislator PPP ini.
Suwardi mengatakan jika nantinya ada perintah dari pimpinan DPRD Kalsel, maka komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan ini siap berdialog dengan perwakilan serikat pekerja, kepala desa serta FMPI Kotabaru.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Iman Satria