UNU Kalsel Soroti Tata Ruang dan Lingkungan

CIVITAS akademika Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas NU Kalsel menyoroti berbagai permasalahan tata ruang, yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan maupun iklim investasi di daerah.

POLEMIK seputar tata ruang ini dilontarkan Mardiana, perwakilan mahasiswa Planologi Universitas NU Kalsel dalam Seminar Nasional bertema Tantangan Perkotaan dalam Perspektif Teknologi dan Infrastruktur di Indonesia yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa PWK Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan.

“Di daerah kerap terjadi kasus-kasus tata ruang yang kontradiksi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dengan masyarakat,” tuturnya.

Ia mencontohkan di Kalsel, dimana sering muncul penolakan masyarakat terhadap izin pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit, seperti di Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru. “Juga kasus-kasus tumpang tindih dan alih fungsi lahan yang memunculkan konflik di tengah masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Wisnubroto Sarosa, mengakui banyaknya permasalahan tata ruang yang menimbulkan polemik di daerah. “Pembangunan tata ruang sebenarnya mempunyai sasaran penataan ruang mempertimbangkan aspek ekomomi, sosial dan dampak lingkungan,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, saat ini sudah menerbitkan peraturan zonasi yang berisi pengaturan pemanfaatan ruang. Menurutnya, izin yang dikeluarkan adalah filter untuk pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan sesuai diharapkan.”Bagaimana pembangunan dan penataan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan,” tegasnya.

Wisnubroto mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan fokus pembangunan mulai beralih ke luar Pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk percepatan  ekonomi, pembangunan   pemerataan dan menghapus kesenjangan.

Pemerintahan Jokowi-JK untuk periode 2015-2019 membangun 245 proyek infrastruktur dan 92 proyek diantaranya ada di Pulau Jawa. Namun pembangunan di Pulau Jawa menghadapi ancaman berupa bencana banjir, gempa, longsor dan abrasi.Terkait pemerataan pembangunan ini pemerintah juga tengah merancang pembangunan ibukota negara ke luar Jawa.

Rencana pemindahan ibukota ini memang perlu pertimbangan matang karena beberapa contoh di negara lain pemindahan ibukota tidak memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Seminar nasional ini diselenggarakan Himpunan Mahasiswa PWK Universitas Bosowa yang merupakan rangkaian kegiatan Plano Face dan HUT ke-30 tahun program studi PWK. Seminar ini menghadirkan para pembicara nasional dan undangan dari berbagai daerah, salah satunya Universitas NU Kalsel.(jejakrekam)

Penulis  : Andi Oktaviani

Editor    : Andi Oktaviani

Foto      : Andi Oktaviani

Anda mungkin juga berminat
Loading...