WALIKOTA Ibnu Sina sepertinya patut berbangga. Dari hasil survei Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dalam indeks kenyamanan kota (Indonesia Most Livable City Index) berdasar persepsi warganya pada 2017, ternyata ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini termasuk dalam top 16 kota-kota yang ada di Indonesia.
DALAM top tier city atau kota tingkat atas, menempatkan Banjarmasin berada di urutan ke-7 se-Indonesia pada 2017, dari versi IAP yang diumumkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Untuk penilaian top tier city dalam hasil survei adalah kota dengan karakter kelokalan yang kuat dan preservasi karakteristik tradisional yang kental.
Nah, dalam top tier city ini, Banjarmasin bersaing dengan Solo dan Semarang (Jawa Tengah) dan Denpasar (Bali), terkecuali Tangerang Selatan yang merupakan kota baru yang modern. Secara berurutan, Solo meraih indeks kenyamanan kota teratas versi IAP yakni 66,9, disusul Palembang dengan 66,6, Balikpapan (65,8), Denpasar (65,5), Semarang (65,4), Tangerang Selatan (65,4) dan Banjarmasin (65,1).
“Banjarmasin termasuk dalam Top 16 bersama Solo, Palembang, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangsel, Pekalongan, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bogor, Palangka Raya, Jakarta dan Manado,” tulis Ibnu Sina, dalam WA yang dikirim di Grup WA Dewan Pakar, Selasa (30/1/2018).
Menurut Ibnu Sina, dari indeks kenyamanan kota menurut warga, Banjarmasin berada di nomor 7 se-Indonesia menurut IAP yang diumuman di Kementerian ATR di Jakarta, pada 30 Januari 2018.
Lantas apa saja prinsip kenyamanan kota (livable city)? Sedikitnya ada 7 prinsip yang harus dipenuhi yakni ketersediaan kebutuhan dasar mencakup perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan dan lainnya.
Kemudian, prinsip kedua adalah ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan dan lainnya. Lalu, prinsip ketiga mencakup ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas, dan keempat bicara keamanan dan keselamatan, dan kelima partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya, keenam adalah dukungan fungsi ekonomi, sosial dan budaya kota, dan terakhir adalah kualitas lingkungan.
Sementara itu, pengamat perkotaan Nanda Febryan Pratama mengungkapkan hasil survei yang dirilis IAP pada 2017 itu hanya sampel. Ini karena yang dilakukan penilaian IAP hanya 26 kota dari 93 kota yang ada di Indonesia.
“Dalam menilai tingkat kenyamanan kota atau layak huni itu, ada tujuh indikator. Yang jelas, hasil survei ini kabarnya dilakukan IAP berdasar persepsi Pemkot Banjarmasin, bukan melibatkan masyarakat secara keseluruhan,” tutur Nanda Febriyan Pratama kepada jejakrekam.com, Selasa (30/1/2018).
Ketua DPP Ikatan Nasional Tenaga Ahli Indonesia (Intakindo) Kalsel ini mengungkapkan, hasil survei IAP memang berdasar persepsi Walikota Ibnu Sina yang diwawancara para surveyor. “Namun, sisi positif tetap kita apresiasi, artinya ada upaya dari Pemkot Banjarmasin untuk membuat kota ini nyaman dan layak huni,” bebernya.
Planolog jebolan Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan hasil survei ini juga tidak menggambarkan secara keseluruhan kondisi kota-kota yang ada di Indonesia, termasuk di Banjarmasin. “Pertanyaannya adalah apakah program yang dijalankan Pemkot Banjarmasin sudah sampai ke warga kota? Nah, kalau yang disurvei itu berada di tatanan sosial atau strata menengah ke atas, tentu akan bagus jawabannya. Berbeda, jika survei itu melibatkan semua komponen masyarakat kota, maka jawabannya akan lain,” tutur Nanda.
Dia juga sangsi dengan indikator atau nilai survei dengan perspektif yang terlalu tinggi bagi Banjarmasin. “Padahal, kota ini masih banyak masalah menyangkut kenyamanan transportasi massal, air bersih yang belum merata bahkan sering macet, belum lagi masalah calap atau banjir setiap kali hujan. Kota ini hanya menghiasi diri dengan berbagai taman, tapi belum menyentuh tujuh aspek yang menyatakan kota itu layak huni atau nyaman,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Didi GS