SAAT ini sudah banyak berseliweran informasi di dunia maya terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baik di lingkungan kementerian maupun pemerintah daerah. Sebagian informasi itu, ditengarai memang benar adanya.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Perkasa Alam mengukapkan, belum ada kepastian formasi dan jumlah CPNS yang dibutuhkan. Sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Bahkan, , bebernya, Pemprov Kalsel diminta untuk menyiapkan kebutuhan tambahan CPNS untuk pemerintah daerah. “Untuk kepastiannya belum tahu. Kami masih menunggu surat resminya juga. Yang beredar di internet itu bohong. Informasi yang ada, baru disuruh menyusun formasi kebutuhannya, setelah diketahui baru dilakukan mekanisme penerimaan CPNS,” katanya.
Dalam menyusun formasi kebutuhan CPNS ini, beber Perkasa, perlu Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kebutuhan (ABK). Dan, hal itu merupakan kewenangan Biro Organisasi Setdaprov Kalsel. Ia menyatakan, jika menilik dari perhitungan manual, maka kebutuhan tambahan CPNS sejak 2012 hingga 2017 jumlahnya sekitar 3.000 orang, dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan jumlah PNS yang pensiun.
“Sejak 2012, ada moratorium penerimaan CPNS, dan tidak ada penambahan pegawai lagi. Padahal setiap tahunnya sekitar 250 PNS pensiun. Jika dihitung hingga tahun 2017, sudah lebih 1.000 PNS yang pensiun, namun tidak ada penambahan,” katanya.
Belum ada kepastian formasi dari pemerintah pusat, pihaknya sudah menyiapkan tempat ujian atau tes. Di mana, tempat yang diusulkan itu, nantinya akan diverifikasi oleh panitia dari pemerintah pusat.
“Usulannya adalah Kantor Regional BKN Kalsel, SMAN 2 Banjarbaru, SMKN 1 Banjarbaru, dan SMAN 1 Banjarbaru. Pemerintah pusat yang menentukan tempatnya, sesuai dengan kemampuan komputernya karena tes dengan sistem komputer atau online,” katanya.
Perkasa mengimbau masyarakat agar mewaspai informasi-informasi terkait rekrutmen CPNS yang tidak diketahui kebenarannya. “Karena sistem rekrutmen dan penilaian tes penerimaan CPNS menggunakan sistem komputerisasi, sehingga seluruhnya sudah ditetapkan sistem. Jadi jangan pernah percaya dengan tawaran apapun. Ikuti saja tahapannya,” kata Perkasa.
Ditambahkan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Thaufik Hidayat, saat ini pihaknya sedang melengkapi berkas administrasi formasi CPNS pemprov. Dari analisa sebelumnya, terhitung pada 31 Desember 2017, dibutuhkan tambahan pegawai 1.245 orang.
Namun, sambungnya, jumlah tersebut ada kemungkinan mengalami perubahan. Batas akhir penghitungan adalah 31 Januari 2018. “Jumlahnya mungkin berkurang. Sebelumnya penambahan guru satu sekolah direncanakan 4 orang, tapi dikurangi jadi 2 orang saja. Sesuai arahan Kemenpan RB, formasi yang diperbanyak adalah tenaga teknis, pendidikan, kesehatan,” tuturnya.(jejakrekam)
Penulis : Sayyidil Ahmada
Editor : Andi Oktaviani
Foto : Net