PENELITI internasional dan dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, DR Muhammad Uhaib As’ad mengungkapkan polemik rencana penambangan Pegunungan Meratus khususnya di Blok Batutangga Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Blok Upau dengan terbitnya Surat Keputuan Menteri ESDM bernomor 441.K/30/DJB/2017 untuk izin kegiatan produksi PT Mantimin Coal Mining (MCM), bisa digali siapa aktor di belakangnya.
“DALAM teori The Tragedy of the Commons dari Profesor Garred Hardin dan Common Pool Rescources dari Prof Elinor Osrom, bisa mengurai siapa-siapa aktor yang bermain di balik semua ini. Apakah ada perselingkuhan antara elit lokal dengan para pengusaha tambang yang menggarap Pegunungan Meratus?” ucap Uhaib As’ad kepada jejakrekam.com, Minggu (21/1/2018).
Menurutnya, keterlbatan penguasa daerah dalam arena konflik terbukti dengan tingginya protes terhadap penambangan Pegunungan Meratus, khususnya dari elemen masyarakat Kalsel dan Hulu Sungai Tengah.
“Bisa jadi, ada parpol tertentu yang melakukan politik transaksional demi kepentingan tahun politik 2018 dan 2019. Faktanya, ribut-ribut kasus ini muncul setelah penangkapan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya.
Tak hanya itu, menurut doktor jebolan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini, masalah pasokan batubara yang terbesar kedua nasional setelah Kalimantan Timur adalah Kalimantan Selatan. “Ini juga berkelindan dengan megaproyek nasional era Presiden Joko Widodo dengan 35 ribu megawatt. Nah, batubara yang berasal dari Kalsel ini menjadi salah satu pemasok untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uang (PLTU) khususnya di Pulau Jawa,” ucap Uhaib.
Menurut dia, PT Mantimin Coal Mining juga merupakan salah satu dari 18 perusahaan tambang raksasa yang melakukan amademen kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dengan Kementerian ESDM, sehingga benang merahnya dengan proyek 35 ribu megawatt itu sangat erat.
“Ini yang harus kita waspadai dalam gerakan penyelamatan lingkungan khususnya di Pegunungan Meratus. Bisa saja, nanti akan dikaitkan dengan megaproyek nasional dikemas sebagai isu untuk memuluskan operasi penambangan. Kan, aneh kalau Kementerian ESDM berani mengeluarkan surat izin, tanpa ada keterlibatan dalam pemerintah daerah. Pasti, semua dokumen itu sudah lengkap atau bisa jadi ada tekanan yang kuat hingga bisa dikeluarkan izin skala produksi di Kabupaten HST,” tuturnya.
Uhaib pun mengatakan masalah rencana penambangan Pegunungan Meratus di Kabupaten HST dan wilayah lainnya akan menjadi topik bahasan dalam pertemuan internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kobe Jepang dan Sydney Australia. “Insya Allah, pada April 2018 nanti, saya akan berbicara di IC Natural Resources Cure di Kobe, Jepang dan pada Juli 2018 di Sydney Australia,” ucapnya.
Ia mengakui masalah sumber daya alam (SDA) yang ada di Kalimantan dan dikuasai kelompok tertentu sudah menjadi isu internasional, seperti di Australia, Jepang dan para peneliti di kawasan Asia Selatan. “Bahkan, dalam pertemuan dengan pembicara internasional dari Malaysia, Thailand, Rusia dan Libya di IAIN Tulungagung Jawa Timur, pada pertengahan Januari 2018 lalu, saya juga telah membeber soal demokrasi dan kapitalisasi yang sangat berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam (SDA) di Kalsel,” tandas Uhaib.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Istimewa