Tolak Tambang HST, Aksi #SaveMeratus Makin Membumi

SUARA penolakan hingga berujung aksi unjuk rasa terus menggelinding bak bola saja, atas penerbitan izin pertambangan Pegunungan Meratus di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Tabalong. Surat izin  Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  bagi PT Mantimin Coal Mining (MCM), dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) jadi isu yang terus memanas.

BERTEMPAT di halaman Dwi Warna Barabai, Kabupaten HST, Minggu (14/1/2018) digelar doa bersama yang diikuti beragam elemen warga kabupaten itu. Doa untuk Meratus ini juga diisi para seniman dari Sanggar Seni Djoewita Murakata, Barabai.

Warga Barabai, Zaid Muhammad mengatakan mendoakan Meratus bukan hanya mendoakan pohon-pohon yang telah menyedekahkan udara, sungai-sungai yang menyediakan air serta satwa yang mempersembahkan daging dan nutrisi bagi kita. “Namun doa untuk Meratus adalah untuk kita sendiri, yang akan kekuatan dalam menjaga keseimbangan dan harapan akan masa depan yang lestari. Untuk kita, untuk anak cucu kita dan untuk alam yang menyediakan segala,” ucap wartawan ini kepada jejakrekam.com, Minggu (14/1/2018)

Sementara itu, aksi demonstrasi pun akan digelar elemen aktivis dan mahasiswa di Banjarmasin. Himpunan Kerukunan Mahasiswa HST yang ada di Banjarmasin berencana menggelar aksi pada Selasa (16/1/2018). Sedangkan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel juga akan turun ke jalan dalam solidaritas #SaveMeratus, dipusatkan di Lapangan Murdjani Banjarbaru, pada Senin (15/1/2018).

Iklan Samping 300×250

Aksi mahasiswa ini pun mendesak agar surat keputusan No.441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi oleh Kementrian ESDM pada 4 Desember 2017, segera dibatalkan atau dicabut.

Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Kalsel, Ahmad Saini mengatakan dalam aksi ini menuntut agar Pemprov Kalsel akan mengusulkan dan pencabutan terhadap SK Kementerian ESDM untuk PKP2B PT MCM, serta mendukung sikap Pemkab HST yang konsisten menolak pertambangan di daerahnya, seperti ditegaskan dalam surat Bupati HST bernomor 800/288/DLHP/2017.(jejakrekam)

Penulis : Ahmad Husaini

Editor  :  Didi G Sanusi

Foto     : Dok Jamaluddin

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.