Walhi Imbau Pilih Kandidat Pilkada yang Pro Lingkungan

0

BERDASAR data yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, tercatat dari 3,7 juta hektare wilayah Kalsel dengan penduduk lebih dari 4 juta jiwa, 50 persen wilayahnya sudah dibebani dengan izin tambang dan perkebunan sawit. Kondisi ini dinyatakan Walhi Kalsel sebagai darurat ruang dan darurat bencana ekologis tengah mengintai daerah ini.

HINGGA kini, konflik agrarian masih belum terselesaikan, serta bencana banjir masih melanda wilayah Kalsel. Termasuk, wilayah-wilayah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Juni 2018 nanti.

“Darurat ekologis itu adalah situasi kegentingan yang diakibatkan hilangnya keseimbangan ekologis, di mana ekosistem setempat maupun global kehilangan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono kepada jejakrekam.com, Kamis (11/1/2018).

Menurut dia, darurat ekologis yang massif dan pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim global semakin memperparah kondisi rakyat yang secara struktural sudah termarjinalisasi, seperti kelompok petani dan nelayan kecil dan atau nelayan tradisional, masyarakat adat dan masyarakat lokal serta perempuan dan anak-anak.

“Tentu hal ini akan semakin mengancam kedaulatan warga atas kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air, kesehatan, pendidikan,energi dan kesejahteraannya,” kata Kisworo.

Aktivis lingkungan yang akrab disapa Cak Kis ini mengungkapkan pada 2018-2019 merupakan tahun politik, termasuk di Kalsel. Selanjutnya, pada Rabu (10/1/2018) lalu adalah hari terakhir bagi pendaftaran calon bupati-wakil bupati di empat kabupaten yakni Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tabalong.

“Pilkada 2018 yang berlangsung di empat kabupaten ini merupakan momentum penting bagi rakyat Kalsel, khususnya masyarakat yang akan menggelar pesta demokrasi di daerah itu. Makanya, kami mengajak agar nantinya memilih kandidat yang mampu menjawab

menjawab persoalan-persolan di daerah khususnya dalam penyelesaian persoalan lingkungan hidup, bencana ekologis, konflik agrariadan keselamatan rakyat,” kata Cak Kis.

Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengungkapkan potret buram pembangunan yang ada bukan hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga mengeksploitasi kelas pekerja. Termasuk, membuat rakyat bukan hanya kehilangan tanah dan air  serta ruang hidupnya karena dirampas.

“Namun, mereka juga kehilangan budaya karena hilangnya ikatan tenurial atas tanah dan alamnya. Krisis sosial budaya terjadi karena proyek-proyek pembangunan dan perluasan modal telah meluluhlantakkan basis sosial dan kebudayaan rakyat di seluruh penjuru nusantara termasuk Kalimantan Selatan,” papar Cak Kis.

Untuk itu, Walhi Kalsel mendesak agar percepatan pengakuan wilayah kelola rakyat termasuk wilayah adat dan nelayan kecil adalah salah satu akar persoalan yang harus dipastikan kepada para kandidat atau calon untuk bisa dipenuhinya.

Atas fakta itu, Kisworo mengatakan Walhi Kalsel mengajak masyarakat Kalsel, khususnya empat kabupaten yang menggelar Pilkada 2018 untuk menjadi pemilih yang berdaulat tanpa terpengaruh janji manis dan tekanan negatif serta lebih waspada terhadap siapa atau kekuatan apa di belakang para kandidat/calon.

“Kami juga mendesak agar para kandidat harus mampu menjawab persoalan lingkungan, bencana ekologis dan konflik agraria serta mampu menjamin keselamatan rakyat, bukan sekadar janji manis dan indahnya visi misi,” tutur Kisworo.

Masih menurut dia, Walhi Kalsel juga meminta KPUD selaku penyelenggara pilkada menghelat debat kandidat dengan memasukkan materi persoalan lingkungan, bencana ekologis dan konflik agraria serta keselamatan rakyat.

“Kepada semua pendukung dan pengusung para kandidat/calon memberikan pendidikan politik dan tontonan politik yang baik, benar dan bermartabat agar dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pesta demokrasi di kemudian hari,” cetusnya.

Dalam penutupnya, Walhi Kalsel juga mengajak semua pihak agar bersama-sama komitmen dan konsisten untuk menjaga pelaksanaan pesta demokrasi dalam susana yang kondusif.(jejakrekam)

Penulis : Ahmad Husaini

Editor   : Didi G Sanusi

Foto     : Dokumentasi

 

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.