jejakrekam.com

semua ada di sini

Tuesday 23rd January 2018

Ketahanan Keluarga Tanggungjawab Siapa?

Ketahanan Keluarga Tanggungjawab Siapa?

BANJARMASIN telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKK), menyusul telah dilaksanakannya Konsultasi Publik oleh DPRD Kota Banjarmasin di Fakultas Hukum Uniska Syekh Muhammad Arsyad AlBanjary pada 30 Oktober 2017 lalu. Isu ketahanan keluarga ini sebenarnya isu nasional seperti dikutip dari pernyatan Presiden RI Joko Widodo bahwa ketahanan nasional harus dibangun dari ketahanan keluarga.

BAHKAN Ketua Badan Pembuatan Raperda DPRD Kota Banjarmasin Noval mengungkapkan bahwa dalam draft Raperda PKK memuat tentang mewujudkan keluarga yang berkualitas, termasuk di dalamnya ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi dan juga ketahanan sosial psikologis keluarga. Sedangkan tujuan dibuatnya Raperda PKK ini adalah bahwa setiap keluarga mempunyai hak untuk kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan keterampilan dan lain sebagainya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun latar belakang dibuatnya Raperda PKK ini disinyalir bahwa keluarga-keluarga zaman now mengalami berbagai masalah seperti kenakalan remaja mulai dari tindak kriminal, tawuran, narkoba dugem di tempat hiburan malam, seks bebas termasuk didalamnya LGBT.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan,  tingkat perceraian yang tinggi, bahkan sampai tega menghabisi salah satu anggota keluarganya sendiri atau bahkan bunuh diri juga indikasi masalah yang terjadi di dalam keluarga saat ini. Dan, jika kita tengok dari sisi ekonomi terlihatlah rendahnya daya beli, kesulitan dalam membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi sampai kesulitan membiayai akses kesehatan yang memadai.

Dalam KBBI Daring, Keluarga di definisikan sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan Zastrow menyebutkan bahwa keluarga adalah bagian institusi terkecil dari sebuah negara. Oleh karena itu ketika melihat permasalahan dalam keluarga tidak bisa hanya sebatas masalah keluarga saja. Karena pola suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh sistem kehidupan dalam sebuah negara. Sehingga masalah keluarga adalah juga masalah negara yang harus dipikirkan dengan serius dan mendapatkan solusi mendasar agar ketahanan keluarga yang seperti diinginkan dapat terwujud nyata.

Patut mendapatkan apresiasi adanya upaya pembangunan ketahanan keluarga oleh pemerintah karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menyokong terbentuknya keluarga-keluarga yang berkualitas yang mempunyai ketahanan. Bukan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada keluarga untuk bisa membangun keluarga yang berketahanan. Sekali lagi hal ini karena keluarga hanya institusi terkecil dari sebuah negara dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara akan berdampak atau akan mempengaruhi pola sebuah keluarga.

Apalagi seperti yang tertulis di dalam Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 disebutkan definisi ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan yang diantaranya datang dari negara. Artinya negara berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi ketahanan keluarga melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, ketika kebijakan yang dibuat tidak pro terhadap ketahanan keluarga.

Berharap sekali dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga tidak hanya fokus pada bagaimana keluarga mampu, dengan kemampuannya sendiri, menjadi keluarga sejahtera atau menjadi keluarga yang berketahanan. Misalkan bagaimana ayah sebagai kepala keluarga mampu menafkahi anggota keluarganya, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang ideal dalam keluarga.

Bagaimana seorang ibu bisa menjadi manajer rumah tangga, mampu mengelola anak-anaknya, mengelola keuangan hingga mampu mendampingi suaminya membawa keluarga menjadi keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat. Dan bagaimana anak-anak di bawah bimbingan orang tuanya bisa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi bangsa dan negara.

Tapi harapannya adalah bahwa negara memperhatikan setiap kebijakan yang dibuat, kebijakan apapun itu, semuanya berorientasi pada ketahanan keluarga. Orientasi di sini maksudnya adalah mendukung upaya keluarga untuk menjadi berketahanan.Bukan malah sebaliknya. Misalnya kebijakan yang berkaitan dengan aspek ekonomi.Pencabutan subsidi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan yang dikonsumsi rumah tangga seperti BBM dan gas serta kenaikan TDL dan berbagai kebutuhan pokok lainnya jelas akan mengguncang ketahanan keluarga.

Teranyar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak bisa memperluas definisi zina yang termaktub dalam undang-undang yang ada. Sehingga perilaku menyimpang di luar definisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai tindakan kriminal.

Hal ini juga sangat mempengaruhi ketahanan keluarga. Disaat keluarga menginginkan setiap anggota keluarganya memegang teguh ajaran agama yang dianutnya demi menjalankan salah satu fungsi keluarga, fungsi keagamaan, negara malah tidak mendukung dengan membiarkan perilaku-perilaku menyimpang dari ajaran agama yang terjadi ditengah masyarakat dengan tidak memberikan sanksi yang tegas.

Bukankah setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits “… penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari). Semoga pemerintah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak malah semakin memberatkan bagi keluarga-keluarga Indonesia, sehingga ketahanan keluarga yang digadang mampu menopang ketahanan negara benar-benar dapat terwujud.(jejakrekam)

Penulis : Bunda Sholeh

Anggota Revowriter Banjarmasin

 

 

 

Tags: , , ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan