BEGITU diteken Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie selaku kuasa penggunaan anggaran dari Gubernur H Sahbirin Noor, maka tahapan lelang proyek pengerjaan tahun anggaran 2018 sudah bisa digelar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah menerima daftar pelaksanaan anggaran (DPA) di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.
UNTUK DPA Kalsel yang tercover dalam APBD 2018 mencapai Rp 6,089 triliun diserahkan Gubernur H Sahbirin Noor kepada masing-masing SKPD, yang disaksikan Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie dan perwakilan DPRD Kalsel, H Supian HK di Gedung Idham Chalid, Kamis (28/12/2017).
Gubernur H Sahbirin Noor pun mengatakan dengan diserahkannya DPA SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, maka seiring itu pula harus ditindaklanjuti dengan rencana pembangunan secara lebih cepat, berjalan baik, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Makanya, penyerahan DIPA ini lebih awal. Sebab, APBD Kalsel Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan lewat awal lewat Perda Nomor 15 Tahun 2017. Ini merupakan cermin komitmen kita bersama agar pembangunan di Kalsel segera dilaksanakan,” ucap Sahbirin Noor.
Paman Birin-sapaan akrabnya, mengingatkan terpenting adalah penyerapan anggaran harus lebih tinggi karena tahun anggaran 2018 merupakan tahun ketiga untuk penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
“Jika terlambat dalam merealisasikan anggaran, maka hasilnya tidak akan maksimal. Makanya, kepada kepala SKPD dan seluruh jajaranya harus fokus dalam melaksanakan tugas agar sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditarget dapat tercapai,” cetusnya.
Dalam APBD Kalsel tahun anggaran 2018 lebih dari Rp 6.089 triliun . Jumlah ini meningkat lebih dari 500 miliar atau naik 10,7 persen dari APBD Tahun Anggaran 2017 yang hanya sekitar Rp 5,5 triliun. Pertambahan APBD ini diharapkan mampu mendorong agar masyarakat bisa lebih hidup sejahtera juga memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Angka Rp 6.089 triliun yang terdapat APBD Kalsel Tahun Anggaran 2018 ini bukan jumlah yang sedikit Di sana diletakan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayana terhadap masyarakat bisa lebih maksimal lagi. “Perlu saya tekankan di tahun ketiga pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2016-2021 kita tetap konsisten dengan 13 program prioritas,” ungkap Paman Birin.
Di tahun 2018 ini, menurut Paman Birin, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Terutama, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk itu, guna memastikan pencapaian pembangunan jangka menengah daerah, Paman Birin mengingatkan agar seluruh kepala SKPD harus paham tentang program prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah di tahun 2018.
“Perlu diketahui indikator sasaran makro pembangunan tahun 2018 seperti target capaian indeks pembangunan manusia (IPM) angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks gini, indeks kualitas lingkungan hidup, dan tingkat pertumbuhan penduduk,” ujarnya.(jejakrekam)
Penulis : Sayyidil Ahmada
Editor : Fahriza
Foto : Biro Humpro Kalsel