KELANGKAAN LPG tabung ukuran 3 kilogram belakangan ini di Kalimantan Selatan, diduga akibat aksi main untung dari para mafia migas. Untuk itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel mendesak agar para pemain gas bersubsidi itu segera diusut tuntas, sehingga tidak lagi menaikkan harga seenaknya yang mengakibatkan masyarakat harus menderita.
DIKOMANDO Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalsel, M Ramli Jauhari, puluhan mahasiswa ini bergerak dan berunjuk rasa di kantor DPRD Kalsel, Rabu (20/12/2017). Dalam orasinya, koordinator lapangan aksi, Hariyanor mengungkapkan saat ini harga LPG ukuran tabung 3 kilogram sudah menembus angka Rp 30 ribu per tabung.
“Kelangkaan gas LPG dan harganya yang melonjak naik, jelas meresahkan masyarakat. Padahal, gas melon itu untuk masyarakat miskin. Sepatutnya, pemerintah daerah menegakkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendisitribusian LPG 3 kilogram,” ucap Hariyanor, di hadapan tiga anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas (FPKB), Suwardi Sarlan (FPPP) dan Danu Ismadi (Fraksi PKS).
PMII mendesak agar Pemprov Kalsel segera mengurai dan menuntaskan masalah kelangkaan LPG 3 kilogram. Begitupula, para mahasiswa lintas kampus ini mendesak agar DPRD Kalsel lebih mempertajam pengawasan serta mengusut adanya praktik penimbunan tabung gas 3 kilogram. “Kami juga menuntut agar Pertamina agar transparan dalam pendistribusian LPG 3 kilogram dan menuntut penjaminan harga penjualan LPG 3 kilogram sesuai harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 17.500. Khususnya lagi penegakan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” tegas Hariyanor, saat membacakan 7 tuntutan PMII Kalsel.
Untuk memperkuat aksinya, mahasiswa juga membentangkan spanduk serta meneriakkan agar mengusut tuntut mafia migas. “Jangan dilepas karena selembar kertas,” kata mereka kompak.
Mewakili Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan bahwa dewan telah menghubungi Pertamina agar menambah kuota gas bersubsidi itu di Kalsel. “Pertamina sudah merespon menambah kouta di Kalsel sekitar 18 persen. Ini artinya kelangkaan ini sudah diantisipasi dengan penambahan kouta,” terang legislator PKB ini.
Menurutnya, pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini tiap provinsi dan kabupaten/kota sudah diatur Pertamina, selaku operator. “Kami juga sepakat, masalah pendistribusian gas LPG 3 kilogram ini tidak beres. Nah, jika ternyata, PMII punya data lokasi mafia gas, silakan laporkan ke kepolisian,” kata Suripno Sumas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suwardi Sarlan memastikan dalam waktu dekat, dewan akan segera memanggil Pertamina untuk membahas kelangkaan gas melon itu di tengah masyarakat. “Nah, kalau ada aspirasi tertulis dari PMII, akan kami kirim ke Gubernur Kalsel dan DPR RI di Jakarta. Sebab, masalah kelangkaan LPG 3 kilogram ini merupaan masalah bersama. Insya Allah, setelah tanggal 25 Desember 2017 (Natal), kami akan agendakan rapat bersama Pertamina. Silakan datang dan awasi,” cetus Wakil Ketua DPW PPP Kalsel ini.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dok Abdi Persada