SELAMA Desember 2017, agenda DPRD Kalsel begitu padat khususnya kunjungan ke luar daerah. Dikhawatirkan akan berimbas pada agenda rapat seperti rapat panitia khusus (pansus), uji publik rancangan peraturan daerah (raperda) dan rapat evaluasi APBD Kalsel Tahun Anggaran 2018 tak maksimal, pemicunya banyaknya ketidakhadiran anggota dewan.
DARI kegiatan DPRD Kalsel pada Desember 2017, untuk agenda ke luar daerah baik yang sudah dilaksanakan,maupun yang akan dihelat sebanyak enam kali. Mengutip jadwal dewan tersebut, kegiatan ke luar daerah yang sudah dilaksanakan wakil rakyat, yakni Badan Anggaran (Banggar) pada Senin (4/12/2017) hingga Rabu (6/12/2017).
Kemudian, Pansus I Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pansus II Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah pada Kamis (7/12/2017 dan Sabtu (9/12/2017).
Selanjutnya, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel pada Senin (11/12/2017) dan Rabu (13/12/2017), kemudian Pansus I Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pansus II Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah pada Kamis (14/12/2017) hingga Sabtu (16/12/2017). Lalu, yang tengah melaksanakan kegiatan studi komparasi ke luar daerah masing-masing komisi pada Minggu (17/12/2017) dan Selasa (19/12/2017).
Sedangkan, yang akan menggelar kegiatan ke luar daerah yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) dan Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (21/12/2017) dan Sabtu (23/12/2017).
Padatnya kegiatan anggota dewan ke luar daerah, hingga meninggalkan daerah terasa dalam Rapat Pansus Revolusi Hijau dipimpin H Karlie Hanafi Kalianda. Kemudian, Rapat Pansus Pengelolaan Sampah dipimpin Surinto didampingi anggotanya Haryanto. Selanjutnya, uji publik Raperda Sumber Daya Genetik Lokal (SDGL) dipimpin ketuanya Danu Ismadi Sadri. Terakhir, Rapat Banggar membahas hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD Kalsel TA 2018 dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin.
Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah dikonfirmasi, wartawan di Banjarmasin Senin (18/12/2017) membenarkan padatnya agenda kegiatan anggota dewan ke luar daerah.
Ia menyebut untuk jadwal pada Desember 2017 yang sudah disepakati di Banmus DPRD, salah satunya kegiatan studi komparasi ke luar daerah masing-masing komisi.
Rozaniansyah mengungkapkan, Komisi I membidangi pemerintahan dan hukum ke BPSDM di Jakarta tanggal 14-19 Desember 2017. Lalu, Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan tanggal 17-19 Desember 2017 ke Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan. Begitupula, Komisi III DPRD Kalsel membidangi infraatruktur dan pembangunan ke Kementerian PUPR di Jakarta, pada 17-19 Desember.
Terakhir, Komisi IV DPRD Kalsel membidangi kesejahteraan masyarakat ke RSUD Fatmawati di Jakarta tanggal 17-19 Desember. Disusul, Badan Kehormatan (BK) ke DPRD Banten di Provinsi Banten dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) ke Dirjen Otda di Jakarta, pada 21-23 Desember 2017.
Disinggung kegiatan rapat di dewan tak sinkron dengan kegiatan anggota dewan ke luar daerah. Menurut Rozaniansyah, adanya kegiatan rapat di dewan itu sebenarnya sudah diketahui anggota dewan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan (Banmus, red), tapi berbarengan anggota dewan juga ada kesibukan lain, sehingga ada di antara mereka mengajukan izin. “Ya, seperti mereka izin untuk mengikuti kegiatan partai. Ya, dalam pengambilan keputusan tetap memenuhi kuorum,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dokumentasi