GARA-gara terlilit masalah utang, Bupati Balangan Ansharuddin harus berusan hukum. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan ini harus menjalani proses pemeriksaan olah Subdit II Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Rabu (13/12/2017).
MENGENDARAI mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam dengan nomor polisi B 1531 CEN, Bupati Ansharuddin yang didampingi tim pengacaranya tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Kalsel sekitar pukul 17.40 Wita.
Saat dicegat wartawan sebelum menemui penyidik, Ansharuddin yang didampingi kuasa hukumnya Muhamad Pazri dari Borneo Law Firm mengaku datang sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.
Setelah diperiksa selama satu jam, pukul 18.40 Wita, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Balangan itu keluar. Muhamad Pazri kembali memberikan keterangan kepada awak media yang menunggu.
Ia menjelaskan bahwa kliennya dicecar 15 poin pertanyaan seputar perjanjian hutang piutang dengan pelapor Supian Sauri. “Bapak (Ansharuddin) memaknainya sebagai utang piutang yang harus dibayar, jadi ini mutlak perdata,” katanya.
Bagi Pazri, kliennya dari beberapa bulan lalu sudah menyiapkan untuk pembayaran. Namun dari pihak pelapor tidak mau menerima. “Padahal diperjanjian pembayaran dilakukan tiga kali secara bertahap,” jelasnya.
Ia menjelaskan rencananya utang kepada Supian Sauri akan dibayar full pada April 2018 sesuai tanggal jatuh tempo. “Intinya jika ada satu perdamaian plus dicabut oleh mereka pada 31 Januari 2018, karena ini sifatnya pengaduan masyarakat jadi kalau damai bisa dicabut,” papar Pazri.
Sebelumnya, Supian Sauri melalui penasihat hukumnya Ernawati memperkarakan Bupati Balangan Ansharuddin dan Wakil Bupati Syaifullah yang tak kunjung membayar pinjaman uang segede Rp7,5 miliar yang diberikan Supian Sauri pada 2015 lalu.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Fahriza
Foto : Iman S