TERKESAN mendadak dan selalu bombastis. Mungkin hal ini yang dirasakan sejumlah anggota DPRD Banjarmasin dalam menyikapi rencana Walikota Ibnu Sina untuk mempermak wajah ibukota Kalimantan Selatan layaknya kota-kota bergengsi di Indonesia. Termasuk, rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) berdesain futuristik dan sentuhan tradisional bergaya jukung dengan lantai berbahan kaca transparan di atas Sungai Martapura.
TAK mengherankan, jika akhirnya suara minor pun mengemuka di DPRD Banjarmasin. Hingga sebelum rapat paripurna penyampaian raperda inisatif dewan mengenai narkotika dan zat adiktif pada Rabu (13/12/2017), Walikota Ibnu Sina menjelaskan semua impiannya kepada pimpinan dewan, ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Banjarmasin.
Apa tanggapan para wakil rakyat di DPRD Banjarmasin? Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Faisal Heriyadi pun mengakui munculnya rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) bergaya futuristik, hingga bagian lantainya berbahan kaca tebal dengan ketinggian 10 meter di atas Sungai Martapura, yang terkesan sangat wah.
“Apalagi, muncul taksiran angka jembatan itu bisa menelan dana Rp 15 miliar. Ini sungguh fantastis. Berapa duit dari APBD Banjarmasin yang harus digelontorkan untuk pembangunan JPO yang menghubungkan Siring Sudirman dan Siring Tendean itu. Makanya, kami berpikir itu sudah jadi rencana. Lalu dananya dari mana?” ujar Faisal Heriyadi kepada jejakrekam.com, Rabu (13/12/2017).
Bagi Sekretaris DPW PAN Kalsel ini, selama ini baik saat digodok dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga pengesahan APBD 2018, tak tercantum rencana pembangunan JPO, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin sebagai leading sectornya. “Makanya, kami mempertanyakan kok tiba-tiba muncul rencana jembatan di atas Sungai Martapura itu? Uangnya dari mana? Nah, hal ini dijawab Walikota Ibnu Sina dalam pertemuan itu,” beber Faisal.
Menurut dia, mengutip dari hasil rapat koordinasi dengan pimpinan dewan, fraksi dan komisi di DPRD Banjarmasin, Walikota Ibnu Sina mengatakan baru sebatas rencana membangun jembatan penyeberangan orang, sehingga belum ditopang detail engineering design (DED) atau studi kelayakan yang harus dimasukkan dalam anggaran tahun 2018.
“Versi Walikota Banjarmasin jika memang layak, akan diusulkan dalam APBD Perubahan 2018, dan pelaksanaan pembangunan fisik jembatan baru terwujud pada 2019. Namun, kami tentu tetap mempertanyakan rencana itu,” tutur Faisal.
Ia memastikan dalam waktu segera, Komisi III DPRD Banjarmasin akan memanggil pejabat Dinas PUPR untuk mengorek informasi sedetail mungkin terkait dengan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tengah menjadi sorotan publik itu. “Ya, setidaknya, DPRD Banjarmasin mengetahui rencana itu, karena menyangkut penggunaan APBD. Apalagi, dari estimasi dananya bisa mencapai Rp 15 miliar, itu uangnya besar sekali. Beda kalau hanya Rp 200 juta, tentu tak akan jadi polemik di publik,” pungkas Faisal.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Facebook