ABSENSINYA Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan Syaiful Azhari, benar-benar membuat anggota DPRD yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP-Perda), meradang. Padahal, agenda rapat itu cukup penting untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Senin (4/12/2017).
GARA-GARA sang kadis tak datang, rapat pun akhirnya batal. Padahal, rancangan produk hukum itu sudah terkatung-katung lama, hingga telah memasuki tahun ketiga..
“ Saya benar-benar kecewa atas ketidakhadiran kadis tanpa pemberitahuan.Padahal, agenda ini sangat penting, karena menindaklajuti surat dari Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang menginginkan agar raperda ini dituntaskan,” ujar Ketua BP-Perda DPRD Kalsel, HM Rosehan Noor Bachri kepada wartawan di Ruang Badan Legislasi, Senin (4/12/2017).
Ia mengungkapkan sesuai rapat bimbingan teknis pekan tadi bersama Biro Hukum Setdaprov Kalsel sepakat menjadwalkan rapat bersama Kadis Kelautan dan Perikanan Kalsel Syaiful Azhari. Namun, yang bersangkutan justru absen tanpa kabar. Bahkan, Biro Hukum sempt mengontak Syaiful Azhari, tak tersambung.
“ Nanti saya sampaikan kepada Pak Gubernur agar kepala dinas supaya ditegur itu. Padahal, kawan-kawan di BP-Perda Kalsel sudah meluangkan waktu, hingga menggeser agenda rapat yang lain, justru bersangkutan tidak hadir,” kata Rosehan, kesal.
Mantan Wagub Kalsel ini menegaskan BP-Perda selalu mengingatkan agar pihak eksekutif lebih serius dalam menindaklajuti dan membahas prolegda 2017. Sebab, menurut Rosehan, jika target raperda tidak selesai dibahas, maka cenderung pihak legislatif yang dinilai masyarakat tidak bekerja.
“Secara teknis, jika kepala dinas yang terlibat dalam penggodokan perda tak hadis, bisa mewakilkan kepada bawahnya yang mengerti duduk persoalannya,” ujar legislator PDI Perjuangan ini.
Anggota BP-Perda DPRD Kalsel, Akhmad Rifani tak bisa membunyikan rasa kecewanya. Ia menjelaskan pada tahun 2017 terdapat 26 raperda dan dan sudah diselesaikan 25 buah, sehingga tinggal 1 buah raperda lagi.
Pun, HM Lutfi Syaifuddin lebih keras menyoroti batalnya rapat tersebut. Anggota DPRD Kalsel asal Fraksi Gerindra ini mendesak agar Gubernur H Sahbirin Noor segera mengevaluasi kinerja para anak buahnya. “Jangan sampai hal semacam ini terus terjadi. Sebab, kendala selama ini, akibat komunikasi dengan para kepala dinas atau badan yang tak lancar. Jadi, sudah saatnya, gubernur segera mengevaluasi kinerja bawahannya,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kadis DKP Kalsel Syaiful Azhari yang coba kembali dihubungi, ternyata tak aktif untuk mengkonfirmasi ketidakhadirannya dalam rapat yang sudah diagendakan DPRD Kalsel tersebut.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Kodim Martapura