PARTISIPASI publik dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pemilihan umum sepatutnya lebih ditonjolkan dalam mengawal pesta demokrasi itu bisa berjalan tanpa kecurangan, pelanggaran hingga bisa mencapai derajat kualitas terbaik.
UNTUK itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan meluncurkan Pojok Bawaslu Kalsel di kantornya, Jalan RE Martadinata Banjarmasin, Kamis (30/11/2017).
Dengan mengenakan topi adat khas Dayak, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu RI, Rahmat Bagja meresmikan launching Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat (Pojok) Bawaslu Kalsel.
“Dengan mengajak masyarakat dalam mengawasi pemilu, tentu pengawasan akan bisa lebih efektif lagi. Bayangkan, selama ini, hanya satu orang pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Nah, dengan adanya Pojok Bawaslu Kalsel ini, bisa mengajak masyarakat ikut serta dalam pengawasan Pemilu 2019, sehingga bisa ditekan angka pelanggaran pemilu,” ucap Rahmat Bagja.
Mengenai adanya calon tunggal, Rahmat mengatakan pola pengawasan tentu akan berbeda dengan banyak calon. Namun, menurut dia, adanya calon tunggal dalam pilkada belum tentu juga meneang. “Nah, apalagi yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran pilkada, tentu Bawaslu berhak untuk mendiskualifasi. Ini pernah terjadi di Pilkada Jayapura, Papua yang terbukti melanggar akhirnya didiskualifikasi,” ucap Rahmat.
Ia juga berharap agar masyarakat dalam menggunakan akun-akun media sosial untuk lebih arif, tidak memakainya untuk keperluan kampanye hitam (black campaign. “Kami sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Mabes Polri untuk mengawasi akun-akun yang melakukan kampanye hitam. Belajar dari Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu, ada beberapa akun medsos bisa ditindak,” cetus Rahmat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan berharap dengan dibukanya Pojok Bawaslu Kalsel bisa meningkatkan partisipasi masyarakat seperti unsur mahasiswa, pelajar, pramuka, LSM, serta wartawan dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
“Pojok Bawaslu Kalsel ini buka selama 24 jam selama lima tahun. Tujuannya, untuk mengajak masyarakat turut mengawasi pelanggaran pilkada dan pemilu, sehingga bisa diminimalisir angka pelanggarannya,” ucap mantan Ketua Panwaslu Banjarbaru ini.
Ia membeberkan empat pilkada yang akan digelar pada pertengahan 2018 mendatang, yakni Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS),Tapin dan Tanah Laut, derajat kerawanan masih masuk kategori sedang.
“Namun, berdasar indeks kerawanan yang disusun Bawaslu RI, justru Kabupaten Tabalong lebih tinggi dibanding daerah lain. Ya, karena daerah ini dari letak geografis berbatasan dengan provinsi tetangga Kalteng dan Kaltim, serta banyaknya calon yang akan maju dalam Pilkada 2018,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Didi GS
Foto : Asyikin