SEKRETARIS Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto mengungkapkan dukungan teknologi informasi yang berkembang, justru memicu bangkit ekstremisme dan radikalisme, sehingga memudahkan seseorang untuk meninggalkan Indonesia untuk menjalankan pemahamannya ke negeri lain.
UNTUK menangkal hal itu, Bambang Rantam Sariwanto menilai pentingnya Lokakarya Konsultasi Desain Program Harmoni Prevention/Countering Violent Extremism yang merupakan tindaklanjut kerjasama pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam memperkuat Undang-Undang Terorisme yang digelar selama tiga hari di Hotel Murcure Banjarmasin, sejak Kamis (16/11/2017).
Dalam penyusunan produk hukum untuk memperkuat UU Terorisme ini dibentuk tim yang diketuai Sihabbudin (mantan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham), Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Haru Tantomo. Turut hadir, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Ditjen HAM Bambang Iriana Djajaatmatmadja, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan dan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Harun Sulianto yang pernah bertugas di Banjarmasin.
Termasuk pula, 12 kementerian atau lembaga terkait turut dilibatkan antara lain Kemenkumham, BNPT, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, KSP (Kantor Staff Presiden), UKP PIP (Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila), Bappenas, Kementerian Luar negeri, Kementerian Agama, Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengikuti lokakarya tersebut.
“Program baru ini merupakan kemitraan komprehensif dan strategis antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Joko Widodo, saat acara G-20 Summit pada 8 Juli 2017 lalu. Untuk itu, Kemenkumham dengan USAID/Indonesia telah lama menjalankan kedua belah pihak. Terbukti, membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Khususnya, kerjasama people-to-people dan government-to-government berdasar prinsip kemitraan yang sejajar,” ucap Bambang Rantam Sariwanto.
Sebagai tuan rumah, Kanwil Kemenkumham Kalsel telah siap menjadi proyek percontohan dalam menindaklanjuti kerjasama internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hadir dalam pembukaan lokakarya itu, seperti Kepala Kanwil Imam Suyudi, Kepala Divisi Administrasi Edy MS Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Unan Pribadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Anas Saeful Anwar, Kepala Divisi Keimgrasian Yosep HR Renung Widodo dan pejabat lainnya.
Menariknya, usai lokakarya, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin di Banjarbaru.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Fahriza
Foto : Asyikin