RESMI sudah Hairansyah kini melepas posisi sebagai komisioner KPUD Kalimantan Selatan. Aktivis yang akrab disapa Ancah ini telah menduduki posisi Wakil Ketua Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang resmi bertugas pada Senin (13/11/2017).
ANCAH pun kini beraktivitas di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat paripurna internal, Ahmad Taufik Damanik didapuk menjadi Ketua Komnas HAM dibantu, Hairansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Internal dan Wakil Ketua Bidang Eksternal Sandrayati Moniaga.
Lalu, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Bapak Beka Ulung Hapsara yang juga Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan. Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Mochammad Choirul Anam. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM ditunjuk Amirrudin Al Rahab yang membawahi Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komisioner Mediasi adalah Munafrizal Manan. Kemduian, Komisioner Pengaduan yang dipegang seluruh tim Komnas HAM.
Para komisioner ini telah telah disahkan Komisi III DPR RI pada 3 Oktober 2017 lalu dan resmi dilantik Presiden Joko Widodo. Nah, kehadiran Ancah yang merupakan mantan Ketua Yayasan Dalas Hangit (Yadah) Kalimantan Selatan di Komnas HAM pun disokong koleganya seperti Taufik Arbain.
Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat punya harapan besar terhadap perjuangan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Selatan kepada sosok Ancah untuk disuarakan ke tingkat nasional. Dalam diskusi, beberapa waktu lalu di Rumah Cendikia, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono juga membeberkan berbagai persoalan lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan HAM.
Termasuk, Kepala Ombudsman Kalsel, Noorhalis Majid membeber adanya kesulitan bagi warga Dayak Meratus yang menganut agama Kaharingan, serta dalam akte kelahiran yang mencantumkan nama ibu, terhambat dalam jalur birokrasi. “Ya, ada laporan yang kami terima, ketika warga Meratus cukup kesulitan ketika hendak menjadi anggota polisi atau tentara. Nah, masalah administrasi kependudukan bagi warga pedalaman ini harus menjadi atensi pemerintah daerah. Tentu saja, masalah ini juga diadvokasi Komnas HAM,” ucap Noorhalis Majid kepada jejakrekam.com, belum lama tadi.
Saat diskusi itu, Wakil Ketua Komnas Bidang Internal Hairansyah pun mengakui ada beberapa agenda persoalan HAM yang harus dituntaskan, warisan dari para komisioner sebelumnya. “Kita pelajari dulu. Nanti baru kita petakan dan apa langkah yang diambil,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Hairansyah