PENGAWASAN penggunaan dana desa yang berlapis, justru membuat para kepala desa dan aparatur desa di Provinsi Kalimantan Selatan makin was-was. Maklum saja, saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Kalsel, hingga Polda Kalsel yang menerjunkan jajaran Polres, Polsek hingga Bhabinkamtibmas turut memantau pengelolaan dana desa bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
SENATOR Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Selatan, Antung Fatmawati pun mengaku banyak mendapat keluhan dari para kepala desa dan aparatur desa soal pengawasan yang cukup berlapis dari KPK, kejaksaan, kepolisian hingga kini ada beberapa pihak yang mengatasnamakan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.
“Regulasi semacam ini makin membuat bingung para kepala desa. Sebab, banyak pengawasan dana desa yang harus mereka hadapi, dari KPK, kejaksaan, kepolisian hingga orang yang mengaku mendapat tugas dari Gubernur Kalsel,” ujar Antung Fatmawati kepada jejakrekam.com, Senin (6/11/2017).
Anggota Komite I DPD RI ini mengaku sudah mengambil beberapa sampel di lapangan, berdasar informasi dari para kepala desa di Kabupaten Barito Kuala, Tabalong, serta Kabupaten Tanah Laut. “Sekarang kini mereka dipusingkan lagi, dengan orang biasa yang minta rekomendasi Gubernur Kalsel untuk mengawasi dana desa. Ini tentu membuat para kepala desa dan aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa menjadi bingung dalam bekerja,” kata Antung Fatmawati.
Mantan anggota DPRD Tabalong ini mengingatkan selama ini pengawalan dana desa telah berjalan dengan baik dan secara administrasi, kebanyakan para kepala desa dan aparatur desa telah membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan.
“Kita harus maklum, banyak kepala desa di Kalsel, masih berpendidikan minim. Ya, banyak yang tamatan SMP. Makanya, dalam penyusunan laporan keuangan dibantu pendamping desa,” ucap Antung Fatmawati.
Dia berharap pengawasan ketat ini tak mempengaruhi kinerja para kepala desa dan aparatur desa, yang menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian desa. “Pengawalan dana desa ini memang penting, agar sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Kita tentu ingin dana desa itu tetap sasaran,” kata Antung Fatmawati.
Ia mengingatkan kembali para pengelola dana desa khususnya para kades dalam setiap pertemuan di lapangan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah itu.
“Sekarang, gara-gara dana desa telah banyak memakan korban. Kepala desa yang sudah ditangkap pun juga banyak. Namun, pengawasan memang penting, namun bukan malah bikin para kepala desa makin takut menggunakan dana desa, hingga tak tercapai target program pemerintah pusat ini,” imbuh Antung Fatmawati.(jejakrekam)
Penulis : Fahriza
Editor : Didi GS
Foto : Istimewa