WACANA menargetkan penerapan transaksi non tunai pada 2018 di Kota Banjarmasin, perlu ditinjau ulang. Pasalnya, kota besar seperti Jakarta , Surabaya, Bandung masih belum menerapkan transaksi non tunai secara penuh. “Ya, itu terbentur dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dan masyarakat kelas bawah pun masih senang menggunakan transaksi tunai ketimbang non tunai,” ucap perwakilan masyarakat Kota Banjarmasin Din Jaya, Senin (30/10/2017).
PENDAPAT Din Jaya tersebut, tidak jauh berbeda dengan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel DR HA Murjani ketika dikonfirmasi jejakrekam.com. “Saya kira untuk menerapkan transaksi non tunai di 2018 perlu pengkajian lebih dalam lagi. Itukan hanya jalan tol di Jakarta saja yang berlaku, dan keinginan menjadi pilot project di Kota Banjarmasin pemberlakuan transaksi non tunai, bisa saja. Tetapi sasarannya siapa? PNS atau masyarakat kah?,” tutur Murjani.
Murjani mengakui, jika PNS Pemprov Kalsel sudah menerapkan transaksi non tunai, melalui kartu pegawai untuk mengambil uang. “Kalau di Kota Banjarmasin, sasaran khusus PNS, ya sah-sah saja,” ucapya.
Kalau masyarakat, apakah memungkinkan infrastrukturnya? Kadang pedagang tak mengerti kartu ATM, Inplementasi perlu dipikirkan. “Kan keterlibatan semua pihak, seperti instansi terkai lainnya, juga harus menjadi perhatian penuh,” tambah Din Jaya yang juga ketua Forpeban Kalsel ini.
Meski demikian, sambung Murjani, berbeda dengan komunitas masyarakat seperti pengusaha menengah ke atas. “Seperti pemilik SPBU. Ya, sebelum pertamina mengirim BBM ke SPBU, pengusaha menyetorkan non tunai ke perbankan. Itupun sosialisasi sudah lama, sekalipun pemilik SPBU berada di daerah, tentu Ia harus menyetor ke Bank Mandiri. Lebih penting lagi, masyarakat kita dikenal masyarakat perdagangan, dengan transaksi akad tunai. Kultur ada akad, tentu melestarikan tradisi,” tegas Murjani.
Din Jaya memastikan, transaksi non tunai dampaknya akan mematikan pedagang konvensional, dan bahkan sangat merugikan masyarakat kecil. “Diuntungkan, justru toko modern, dan pengusaha besar lah,” kata dia
Untuk itu, Din Jaya menyarankan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina lebih fokus meningkatkan daya beli masyarakat, dan kesejahteraan, agar ekonomi pedagang konvensional akan meningkat, dan lapangan pekerjaan terserap, serta ekonomi semakin baik. “Banyak program yang harus dirampungkan Pemko Banjarmasin, seperti pembangunan RS Sultan Suriansyah, rumah jabatan walikota di Jalan Jafri Zam-zam, perbaikan drainase dan siring yang lebih bermanfaat, ketimbang memikirkan persoalan transaksi non tunai,” ucap aktivis Kota Banjarmasin ini.
Sementara itu, pengusaha HM Haris menilai penerapan transaksi non tunai hanya dapat diberlakukan kepada masyarakat kelas menengan keatas. “Kalau masyarakat kecil banyak yang pendidikannya terbatas, dan transaksi non tunai harus menggunakan berbagai peralatan seperti kartu, HP, dan lainnya. Ini tidak semua orang memiliki kemampuan menggunakannya,” imbuh politisi NasDem ini. (jejakrekam)
Penulis : Economics
Editor : Afdi Achmad
Foto : Berita