TUNTUTAN kenaikan tunjangan disuarakan beberapa kepala desa (kades) saat menyambangi DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (28/9/2017). Selama ini, tunjangan yang dienyam para kades menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, sehingga didesak agar Pemprov Kalsel bisa mengalokasikan tambahan dana.
SELAMA ini, tunjangan para kades ini diterima sangat variatif tergantung kemampuan keuangan pemerintah daerah, hingga tertinggi Rp 3 juta per bulan.“Saya hanya menerima tunjangan Rp 1.250.000 per bulan dari alokasi dana desa (ADD), sementara beban kerja kami sangat berat,” ucap Kades Sebatung, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Awaluddin, saat mengeluruk ke DPRD Kalsel.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar, mengatakan hal itu sah-sah saja. Tapi, menurutnya, sulit untuk direalisasikan, dikarenakan kondisi keuangan daerah masih belum stabil.
Ia menegaskan anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel terjadi pemotongan hampir 50 persen. Belum lagi, dana alokasi umum (DAU) dari kementerian untuk provinsi ditarik kembali. “Seluruh SKPD saja anggaran dikurangi, apalagi ini ada usulan baru. Tapi usulan itu tetap kita terima dan akan dipertimbangkan. Namun tidak ada jaminan akan disetujui,” ucap Syahyar.
Menurutnya, selama ini, pemerintah provinsi tetap membantu desa, namun bukan dalam bentuk pendanaan disebabkan dibatasi aturan. Bantuan yang dimaksud Syahyar itu berupa program pembangunan atau peningkatan. “Kalau penggajian itu tanggung jawab masing-masing kabupaten, bukan tanggungjawab provinsi. Kita tetap memperhatikan desa dengan program. Misalnya membuka akses jalan, atau pembangunan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kalsel Hj Syarifah Santiansyah menerima keluh kesah yang disampaikan oleh para kades tersebut. “Kami paham tugas kades juga berat, maka tak salah mereka ingin perhatian pemerintah daerah agar bisa menambah tunjangan mereka,” kata legislator Golkar.
Wakil rakyat asal Tanah Bumbu dan Kotabaru ini mengatakan jika tunjangan kades disesuaikan dengan upah minimum bisa memberikan dampak positif dengan meningkatnya kinerja. “Semoga bisa membawa kebahagiaan bagi para kades,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Wan Marley
Editor : Didi GS
Foto : Wan Marley