PERSIAPAN tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016-2021. Demi mewujudkan itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan terus berjuang agar infrastruktur pendukung tuan rumah PON bisa terealisasi.
SALAH satunya adalah dengan mempersiapkan pembangunan sport center. RPJMD tersebut juga hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Namun belakangan sedikit aneh karena salah satu anggota DPRD Kalsel menyerukan untuk menunda persiapan tersebut.
“Mempersiapkan tuan rumah PON 2024 itu sudah masuk dalam RPJMD 2016-2021. Kenapa malah diminta tunda? Kan, RPJMD itu hasil kesepakatan kedua belah pihak,” beber Kadispora Kalsel, Zakly Asswan Helmi kepada wartawan, Sabtu (23/9/2017).Menurut Zakly, berbagai persiapan sudah dilaksanakan oleh pihaknya. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Seperti pada tahun ini sudah memasuki penyediaan lahan untuk pembangunan Sport Center.
“Persiapan kan masih lama, kita yakin bisa memenuhi semuanya secara bertahap. Kalau itu tidak kita laksanakan berarti tidak menjalankan amanah RPJMD yang merupakan uraian visi misi gubernur dan wakil gubernur. Dan jika tidak dilaksanakan sia-sia semua persiapan kita yang sudah jauh-jauh hari,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Gazali Rahman menilai juga tidak etis jika sudah masuk RPJMD masalah tidak dilaksanakan. Sebab, menurut dia, RPJMD merupakan kesepakan semua pihak, khususnya Pemprov dan DPRD Kalsel. “Karena sudah dituangkan dalam RPJMD, seluruh elemen harus mendukung merealisasikannya,” ucapnya.”Kalau diminta menunda itu analisanya dari mana. Kalau itu hanya sebatas pendapat pribadi anggota dewan sebaiknya abaikan saja. Saya yakin Pemprov menargetkan tuan rumah PON sudah proaktif dalam mempersiapkannya,” bebernya lagi.
Gazali menilai dengan semua langkah dan agenda yang sudah dilaksanakan, tidak perlu lagi ditunda dan dihalangi. Karena kesuksesan menjadi tuan rumah PON tersebut membawa nama baik dan wibawa Banua. “Jadi harus disupport, karena saya yakin tuan rumah PON itu bukan hanya keinginan gubernur semata tapi juga keinginan masyarakat luas,” bebernya.
Mantan Wakil Dekan FISIP ini juga meyakini pemerintah pusat akan membantu persiapan tersebut. Hal itu juga menjadi tugas dinas teknis untuk melakukan lobi ke pusat. “Jangan lihat kondisi sekarang tapi pikirkan jauh ke depan. Karena ini menyangkut nama baik daerah jadi harus didukung semua pihak, bukan malah dihalangi. Selain itu juga yang namanya sudah tertuang dalam RPJMD wajib dilaksanakan, kecuali ada hal luar biasa seperti bencana alam bisa tidak dilaksanakan. Untuk persiapan itu mari tanggalkan dulu kepentingan pribadi atau golongan, harus bergerak bersama. Jangan ada yang bergerak, justru ada yang menghalangi. RPJMD itu kesepakatan bersama jangan seseorang mehahabui ‘mengompori’, harus disupport bersama,” tutur Gazali.
Wacana penundaan persiapan tuan rumah PON ini disuarakan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidi Fauzie. Ia berpendapat perlu pembiayaan yang cukup besar untuk mempersiapkan itu semua.(jejakrekam)
Penulis : Wan Marley
Editor : Didi GS
Foto : Skyscrapercity.com