KINERJA dan kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin mendapat apresiasi dari lembaga swadaya masyarakat.
Meski demikian, upaya proses hukum masih panjang. Karena itu lebih baik menunggu apa kelanjutan dari proses penyidikan KPK selanjutnya. Dan apakah yang bersangkutan terbukti dugaan korupsi atau tidak? Sebab masih ada pengadilan yang memutuskan.
“Jika tidak terbukti, maka secepatnya dibebaskan, dan diklarifikasi untuk penjelasan kepada publik. Kemudian jika dugaan tersebut terbukti, maka secepat untuk diproses,” ucap Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) Kalsel DR H Akhmad Murjani, Minggu (17/09/2017).
Ia berharap KPK melakukan mengembangkan lebih luas, dan masyarakat di Banjarmasin Kalsel jangan terlalu berlebihan menghujat mereka (tersangka,red) yang terjerat OTT. “Saya kira Pak Muslih dan Pak Iwan Rusmali adalah putra terbaik di Banjarmasin yang memiliki karier bagus, dan perannya juga ada dalam membangun Kota Banjarmasin untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebaiknya kita sebagai warga mengambil hikmah, dan bukan menghujat berlebihan,” tutur pria enerjik ini.
Menurut Murjani, OTT di Banjarmasin dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan pejabat, khusus kepala daerah seperti gubernur/walikota/bupati, bahwa eforia semacam ini tidak patut dituruti.
“Jangan mentang-mentang jadi kepala daerah semaunya melakukan apa saja. Kalau ada rambu sudah jelas bertentangan di republik ini, jangan dijustifikasi melakukan pembenaran. “Banjarmasin menjadi salah satu pembelajaran bagi pejabat di Kalimantan Selatan, tak terkecuali gubernur/walikota/bupati,” sebut Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel ini.
Murjani meyakini keberadaan KPK di Kalsel bukan dalam waktu singkat, namun sudah menyebar di beberapa titik, dengan data-data terkumpul.
Bisa saja data dari LSM disaring kembali, dengan pemetaan di Kalsel. Dan tinggal mencari momentum tepat untuk beraksi. “Jadi waspada dan perlu diingatkan. Hentikan praktik tidak terpuji, mengingat situasi semacam ini, rentan dengan situasi politis menjelang pilkada, pilpres. Pada akhirnya yang terseret dipusaran ini, bisa berhubungan di ranah politik parpol masing-masing,” bebernya.
Untuk itu, Ia memastikan KPK akan tuntas menyelesaikan pekerjaan ini, sampai siapa pun yang terlibat akan terseret.
“Ya, kita tunggu saja nyanyian dari beliau yang dibawa ke Jakarta,” katanya.
Kasus Kota Banjarmasin menjadi Pembelajaran untuk 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
“Seperti bermain tali” antara eksekutif dan legislatif, kemana gerakan tali diputar maka seirama, dan ditengahnya ada yang memainkan,” imbuhnya. (jejarekam)
Penulis : Tim Crime
Editor : Afdi Achmad
Foto : Jejak