WACANA pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya kembali menguat. Pakar Pembangunan Wilayah Universitas Gadjah Mada Dr Lutfi Mutaali MT menyebutkan daerah yang dipilih menjadi ibukota negara nanti, sebaiknya daerah atau kota yang memiliki keterbukaan wilayah tinggi. “Utama sekali yang berada di jalur laut kepulauan Indonesia, sangat cocok untuk menjadi ibukota Republik Indonesia,” ucap dosen UGM dalam seminar bertajuk “Kemana Ibu Kota Negara Indonesia akan Dipindah” di Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, dikutip jejakrekam.com dari website Humas UGM yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Fajar Desira, Rabu (30/08/2017).
Menurutnya, jika Palangkaraya inklusivitas wilayahnya cenderung tertutup. “Kota yang akan dipilih sebaiknya juga mempunyai inklusivitas sosial tinggi. Inklusivitas tinggi ditandai dengan keterbukaan terhadap perubahan yang terlihat pada masyarakat homogen,” tambah Lutfi Muntaali.
Kedua kriteria tersebut, Lutfi merekomendasikan ibukota negara sangat cocok di Provinsi Kalimantan Selatan. “Kalsel dinilai memiliki keterbukaan fisik dan sosial yang tinggi dibandingkan dengan Palangkaraya maupun kota lainnya di Pulau Kalimantan,” tandasnya.
Pakar Geomorfologi UGM, Prof Dr Junun Sartohadi menilai, pemilihan ibukota baru hendaknya harus memperhatikan risiko bencana di masa depan. “Daerah dipilih sebaiknya adalah kota atau kabupaten yang memilki risiko bencana rendah,” papar guru besar senior ini.
Untuk Pulau Kalimantan, Ia memastikan tepat dipilih sebagai tujuan pemindahan ibukota negara.
“Relatif aman dari bencana geofisik, seperti gempa maupun letusan gunung berapi,” katanya.
Namun demikian, tutur Junun, terdapat beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut rentan terhadap bencana kebakaran.
“Kalau analisis risiko bencana wilayah yang cocok untuk dijadikan ibukota di bagian depan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan,” katanya.
Senada itu, Guru Besar Bidang Pembangunan Regional UGM, Prof Dr M Baiquni MA., mengatakan kunci pengembangan ibukota adalah relasi yang sinergi antara kota dan desa. Pasalnya, selama ini hubungan yang terjadi adalah tidak simestris antara kota dan desa.“Ibukotanya itu ya desa. Jadi, konsep pemindahan ibukota adalah memindahkan pembangunan yang bisa menumbuhkan kota di desa-desa,” bebernya.
Pakar Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM Prof Dr R. Rijanta mengatakan pemindahan ibukota sebaiknya bukan hanya didasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut.
Pemindahan ibukota tidak akan menjadi solusi atas persoalan tersebut.“Pemindahan ibukota ini seyogianya untuk koreksi kesenjangan nasional, bukan hanya untuk mengurai keruwetan Jakarta,” katanya.
Rijanta mengungkapkan, yang harus menjadi arus utama dalam pembuatan keputusan nasional pemindahan ibukota adalah untuk mengurangi kesenjangan nasional. Selain itu juga didasarkan pada tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan.“Perlu ada dorongan untuk mengampanyekan perlunya pemindahan ibukota ini dengan segera,” imbuhnya. (jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Afdi Achmad
Foto : Istimewa