VONIS 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Banjarmasin kepada mantan Bupati Kotabaru, Irhami Ridjani, membuatnya harus melepas kursi Ketua Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (DPP PKPI) Kalimantan Selatan.
KEPUTUSAN Irhami Ridjani untuk lebih konsentrasi dalam perkara penyalahgunaan wewenang Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001, yang saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Hal ini terungkap dalam rapat pimpinan provinsi (rapimprov) DPP PKPI Kalsel di Hotel Palm Banjarmasin, Minggu (6/8/2017). Rapat yang dihadiri Wakil Sekjen DPN PKPI Surya Fermana itu, posisi Irhami Ridjani pun digantikan Joko Siswanto. Sedangkan, Saiful Adhar yang juga Sekretaris DPP PKPI dipastikan diganti Ahmad Zaki. Sebelumnya, Ahmad Zaki merupakan eks Sekretaris DPW Partai Berkarya Kalsel.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN PKPI, M Mahfuz Abdullah mengakui dari rapat pimpinan provinsi (rapimprov) DPP PKPI Kalsel di Hotel Palm Banjarmasin itu membahas soal revalitasi kepengurusan di tingkat provinsi. “Kepada pengurus DPN PKPI, Pak Irhami Ridjani memang meminta izin untuk dicarikan figur pengganti ketua di provinsi. Makanya, kami menunjuk saudara Joko Siswanto. Begitupula, Saiful Adhar yang saat ini menjadi Direktur Utama PT Ambapers juga memilih menyerahkan kursi sekretaris provinsi kepada Ahmad Zaki,” ucap Mahfuz Abdullah kepada jejakrekam.com, Minggu (6/8/2017).
Nah, menurut dia, duet Joko Siswanto-Ahmad Zaki diharapkan DPN PKPI untuk lebih energik lagi dalam menyongsong verifikasi Pemilu 2019 dan suksesi Pilkada 2018 di Kalimantan Selatan. “Parpol ini memang butuh pengurus yang energik, sebab persaingan antar parpol saat ini sangat ketat,” ucap mantan wartawan ini.
Mahfuz mengungkapkan untuk memberi kesempatan bagi Irhami Ridjani lebih fokus dalam kasus hukum yang menderanya, posisi Ketua Dewan Penasihat PKPI Kalsel diduduki didampingi Saiful Adhar sebagai sekretaris. “Jadi tak ada perubahan berarti. Revitalisasi pengurus DPP PKPI Kalsel ini dimaksudkan agar roda organisasi bisa berjalan efektif. Ini mengingat waktu untuk menyongsong Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 sangat dekat,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi G Sanusi
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Istimewa