ACT

Kemenag Cabut Izin Biro Umrah First Travel

0 104

GARA-gara menelantarkan jamaah umrah hingga gagal berangkat ke Arab Saudi, izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) PT First Anugerah Karya Ibadah (First Travel) dicabut Kementerian Agama (Kemenag). Pencabutan izin ini dikuatkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017, tertanggal 1 Agustus 2017.

DALAM siaran pers Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag RI, Mastuki menjelaskan sanksi yang dijatuhkan kepada First Travel karena terbukti telah melanggar Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jamaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang dialami jamaah umrah,” ucap Mastuti dalam siaran pers yang diterima jejakrekam.com, Sabtu (5/8/2017).

Ia menegaskan KMA berisi sanksi tersebut sudah diserahkan melalui pengantar surat kepada pihak PT First Anugerah Karya Wisata. Mastuti berharap masyarakat, khususnya calon jamaah umrah, tetap tenang. Sebab, meski izinnya telah dicabut, hal itu tidak berarti menghilangkan kewajiban PT First Anugerah Karya Wisata kepada jamaahnya.

“Mereka tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jamaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jamaah umrah yang telah mendaftar kepada PPIU lain tanpa menambah biaya apapun,” tegasnya. Ia menambhakan tindakan Kemenag telah sesuai dengan amanat undang-undang akan terus berupaya memberikan layanan, pembinaan, dan perlindungan.

PT First Anugerah Karya Wisata terdaftar sebagai PPIU di Kementerian Agama sejak mengantongi  Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013, beralamat di Jalan Radar Auri Nomor 1 Cimanggis Depok, Jawa Barat, telepon 021-87705858, email info@firsttravel.co.id. Mereka membuka kantor pelayanan di dua tempat, yakni GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav 89G, Jakarta Selatan dan Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11 Jakarta Selatan. Izin tersebut sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Bertindak sebagai Direktur Utama Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Komisaris Utama.

Kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka ketika terjadi kegagalan pemberangkatan jemaah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jamaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Sejak saat itu, kata Mastuki, Kementerian Agama telah melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jamaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan pada 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Selain itu, setidaknya sudah empat kali diupayakan mediasi antara jamaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut tidak berbuah hasil dikarenakan pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif. Tanggal 22 Mei 2017, lanjut Mastuki, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal, namun tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa.

Untuk kedua kalinya Kemenag kembali memanggil First Travel tanggal 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu, pun tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir.

Mastuki menambahkan, pada 21 Juli 2017 lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Dalam hal kewajiban laporan, First Travel tidak pernah benar-benar menyampaikan data ja Tmaah yang telah mendaftar dan belum diberangkatkan yang sudah diminta empat bulan lamanya. Mereka juga menolak memberikan penjelasan rincian biaya paket umrah yang sering ditawarkan kepada masyarakat.(jejakrekam)

Sumber : Humas Kementerian Agama

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.