KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nurul Fajar Desira menepis bahwa ketersediaan anggaran daerah pada tahun 2018 mengalami defisit. Namun, menurut versi dia, sebenarnya pengeluaran anggaran yang bertambah atau lebih banyak, sehingga terjadi penurunan dalam APBD 2018 mendatang.
“KALAU defisit sih tidak, tapi pengeluarannya yang banyak,” ujar Fajar Desira kepada wartawan usai dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kalsel, di Rumah Banjar, Jumat (4/8/2017). Dia membandingkan pada 2017 yang juga mengalami penurunan. Sebab, menurut dia, pada APBD 2018 ini jika dikalkulasi porsi anggaran infrastruktur bakal ‘terjung payung’ hingga Rp 500 miliar dari usulan awalnya Rp 1 triliun.
“Tapi, Pemprov Kalsel tetap berupaya menggali peluang pendapatan untuk menambah porsi anggaran. Memang, dampak dari berkurangnya anggaran ini adalah terpaksa kebijakan pembangunan diterapkan berskala prioritas. Jadi, kegiatan pembangunan mana yang lebih mendesak bagi kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dan lainnya,” tutur mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin.
Yang pasti, masih menurut Fajar, jatah dana pendidikan dan kesehatan tidak dipangkas, dikarenakan kedua bidang itu termasuk mandatory budget yang tak boleh diganggugugat atau diturunkan. Lantas bagaimana dengan nasib kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut? Fajar menjelaskan saat ini masih menunggu hasil kajian dari konsultan independent yang akan disampaikan kepada Komisi Keselamatan Jembatan Panjang.
“Jika nantinya sudah direkomendasi Komisi Keselamatan Jembatan Panjang, maka kucuran dana APBN bisa didapat Kalsel. Saat ini, memang proyek Jembatan Pulau Laut ini tak masuk dalam Program Strategis Nasional (PNS),” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Antara