Fraksi PKB Menolak, Komisi IV DPRD Kalsel Setuju FDS

ARUS penolakan terhadap penerangan full day school (FDS) di Banjarmasin dan berbagai kota di Kalimantan Selatan, cukup menguat. Khususnya yang dimotori ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) serta pondok pesantren (ponpes) hingga guru madrasah.

LANTAS bagaimana dengan suara Fraksi PKB DPRD Kalimantan Selatan? Parpol yang didirikan tokoh NU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sudah sepatutnya menolak kebijakan yang lahir di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi.

“Jujur secara kelembagaan, Komisi IV DPRD Kalsel mendukung penerapan full day school atau sekolah sehari penuh yang tengah diujicobakan di daerah ini,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidi Fauzie kepada jejakrekam.com, Rabu (26/7/2017).

Dia mengakui penerapan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu masih pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun untuk penerapannya di Kalsel, Yazidi mengakui belum ada laporan penolakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel atas ujicoba full day school.

Bukankah Anda berasal dari Fraksi PKB yang sejalan dengan aspirasi NU sebagai ormas Islam yang menaunginya? Yazidi pun tak memungkiri jika suara penolakan terhadap full day school dari Fraksi PKB DPRD Kalsel juga senada dengan NU. “Namun, di komisi yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat tentu harus menampung aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD. Jadi, nantinya kebijakan full day school ini harus dievaluasi dan dikaji, khususnya plus dan minusnya,” ucap mantan Ketua KNPI Kalsel.

Dia pun membandingkan matematika politik dalam mengukur pro dan kontra. Menurut Yazidi, jika penolakan itu hanya 200 orang, sedangkan 200 juta orang di Indonesia justru setuju, tentu harus ditimbang dan dicari solusi yang bijak. Apakah Komisi IV DPRD Kalsel sudah memantau penerapannya di lapangan? Ternyata, Yazidi mengakui belum turun. “Sekarang kami hanya mengamati bukan memantau,” kilahnya.(jejakrekam)

Penulis  : Igam

Editor    : Didi G Sanusi

Foto      : Sekolah Kita