Nasib Megaproyek Jembatan Pulau Laut Dipertanyakan

0

NASIB megaproyek Jembatan Pulau Laut makin kabur. Hingga kini, proyek jembatan yang membentang sepanjang 6,4 kilometer di atas Laut Jawa dan menghubungkan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut Kotabaru senilai Rp 3,5 triliun itu belum juga mendapat restu dari pemerintah pusat.

REKOMENDASI Komisi Jembatan Panjang dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya dalam kajian analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal), belum juga diterima Kalsel. Padahal, alokasi anggaran sudah dipakai untuk pemasangan tiang pancang dari APBD Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp 500 juta, plus suntikan dana Rp 500 juta dari APBD Kalsel, hingga terakumulasi dana Rp 1,5 triliun.

Berlarut-larutnya megaproyek itu membuat anggota DPRD Kalsel asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI, Kotabaru dan Tanah Bumbu, Syarifah Santiansyah pun makin bingung. Ia mendesak agar segera dibuat solusi sehingga mandeknya megaproyek itu tak berlangsung lama.

“Dari hasil reses di Kotabaru dan Tanah Bumbu, banyak warga mempertanyakan kelanjutan proyek Jembatan Pulau Laut ini. Jika terhambat, jelas merugikan daerah karena upaya percepatan ekonomi dua kawasan itu juga terlambat,” ucap Santiansyah kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (3/7/2017).

Meski duduk di Komisi I DPRD Kalsel, Andi Neni-sapaan akrab srikandi Partai Golkar ini mengatakan nota kesepakatan (MoU) antara Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu telah menjadi dasar hukum yang kuat untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat. Ia pun mendesak agar Komisi III DPRD Kalsel selaku leading sektor pembangunan daerah bisa segera melobi pemerintah pusat agar didapat kabar yang jelas kelanjutan proyek Jembatan Pulau Laut.

“Saya menepis anggapan jika proyek jembatan itu tak diketahui pemerintah pusat. Sebab, kesepakatan antara Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu, dan dilanjutkan dengan Pemprov Kalsel jelas sudah diekspose ke kementerian terkait,” cetus Andi Neni.

Dia menyesalkan jika nantinya alokasi dana triliunan rupiah itu akan menjadi sia-sia. Menurut Andi Neni, jika nantinya dana yang dibutuhkan itu mengalami kekurangan, tentu pemerintah daerah yang terkait akan membahasnya kembali. “Aspirasi masyarakat Kotabaru dan Tanah Bumbu yang mengimpikan memiliki jembatan penghubung tak boleh diabaikan. Komisi III DPRD Kalsel sudah sepatutnya berjuang keras, termasuk fraksi-fraksi yang ada untuk meyakinkan pemerintah pusat agar segera memberikan rekomendasinya,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis : Igam

Editor   : Didi G Sanusi

Foto     : Suara Bamega.com

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.