BICARA pengembangan kawasan Kota Banjarmasin ke depan, tentu tak terlepas dari program unggulan bernama Banjarbakula. Megaprogram yang akan melibatkan satu kota lain dan tiga kabupaten di Kalimantan Selatan. Sebut saja, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut.
TENTU di atas kertas, tujuan dari Banjarbakula ini adalah mengatasi persoalan atau problem ke depan bagi pertumbuhan Kota Banjarmasin yang semakin padat, dinamis dan semakin banyak memunculkan kompleksitas persoalannya. Intinya untuk mengalihkan pusat pertumbuhan agar tidak lagi terpusat di Banjarmasin sehingga jawaban atau solusinya adalah Banjarbakula.
Banjarbaru merupakan program pembuatan kota baru yang lebih modern, lebih baik, terencana yang mampu mengatasi berbagai persoalan pertumbuhan kota dan kemungkinan dampak ke depan yang akan terjadi atau muncul. Ide program ini tentu sangat baik dan perlu didukung. Akan tetapi sangat disayangkan program tersebut sekarang telah kabarnya mengalami stagnasi. Bahkan, terlihat tidak lagi berjalan sesuai rencana. Bahkan cukup banyak pembangunan di kawasan tersebut diduga tidak sesuai dengan peruntukkan kawasannya. Tetapi hal ini tentu perlu dilakukan identifikasi secara lebih teliti dan mendalam.
Memang ada beberapa penyebab yang mungkin menjadi penghambat program tersebut dijalankan. Salah satunya yang paling utama dan penting adalah keseriusan dari para pengambil kebijakan baik di level pusat, tingkat provinsi, kota dan kabupaten, untuk melaksanakan hal kelanjutan program tersebut. Bila para pemgambil kebijakan ini mau melanjutkan program ini, maka tentu 60 % sudah bisa dijalankan. Tinggal persoalan finansial dan juga persoalan langkah kerja dan program yang harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.
Mengapa Banjarbakula Bisa Terancam Gagal?
Ada beberapa faktor yang bisa ditelaah seperti sebagai berikut:
- Program ini terlihat seperti belum punya blue print / master plan yang lengkap, mumpuni dan mampu mengatasi persoalan yang komprehensip, termasuk punya visi jauh ke depan dalam menyikapi pertumbuhan kota yang cenderung dinamis dengan persoalan yang multy kompleks. Bila berdasar yang terjadi saat ini, maka bisa dirasakan dan terlihat kurang tajam serta lengkap dalam melakukan identifikasi dan menganalis berbagai dampak baik langsung ataupun tidak langsung yang bakal muncul di hulu dan hilirnya. Dan, salah satu buktinya adalah dengan ‘stagnasinya’ program ini.
- Lokasi kawasan sejak awal sudah kadung terbuka kepada kelompok tertentu atau pemodal. Akhirnya lahan banyak dimiliki atau dikuasai oleh pihak orangg berduit yang ingin investasi tanah saja. Sehingga kondisi ini akan membutuhkan biaya tinggi bila mau mengembangkannya. Dalam hal ini, ada pola yang salah di dalam menangani hal terkait lahan untuk kawasan.
- Sinergisitas, kesepahaman dan bahkan koordinasi antara pihak terkait daerah pengembangan kawasan tersebut belum bisa berjalan dengan baik. Ya, antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi , pemeritan kota dan pemerintah kabupaten yang terkesan jalan masing-masing dan tidak terpadu dalam membagi porsi penanganan.
- Lebih banyak hanya mengandalkan atau tergantung dana bantuan pemerintah pusat. Dana daerah tidak dapat dimaksimalkan.
Bagaimana Cara Menjalankan Kembali Program Banjarbakula?
Ada beberapa solusi yang bisa dijalankan yakni :
- Melakukan rekayasa ulang terhadap pola dan konsep pengembangan kawasan tersebut. Tahap awal antara lain dilakukan identifikasi terhadap kondisi yang sdh tergarap dan juga yang belum tergarap. Evaluasi dan review terhadap rencana yang telah dilakukan, kemudian buat masterplan dan rencana pengembangan kawasan (baru) yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan ke depan.
- Perubahan lokasi sentral atau pusat kawasan pengembangan. Hindari lokasi yang membutuhkan biaya tinggi dalam hal pembebasan lahan. Sebaiknya, hindarkan kawasan lahan yang dimiliki oleh pihak penanam modal atau lahan yang dipatok harga mahal. Dalam hal ini lahan yang dimiliki oleh para spekulan dijauhkan dari pusat pertumbuhan kawasan. Pilih untuk lokasi sentral atau pusat poros pemgembangan di lokasi lahan milik masyarakat yang masih murah dan lahannya cendrung tidak produktif.
- Lakukan lobi dan koordinasi kepada pihak pusat, pemkab, pemkot dan pihak terkait lainnya. Dan buat kesepakatan bersama untuk mengembangkan kawasan tersebut berkonsep terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan serta ekonomis. Dalam hal pendanaan pun harus jelas peran dan tanggungjawab masing masing stake holder.
Inilah ide dan sumbang saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Tentunya, harapan kita adalah Banjarbakula berjalan sesuai koridor yang diinginkan tanpa harus membebani anggaran daerah.(jejakrekam)
Penulis : Ir H Subhan Syarief MT
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel