ACT

Apa Kabar Wacana Provinsi Barito Raya?

0 1.369

WAFATNYA salah satu penggagas awal Provinsi Barito Raya, H Abdussamad Sulaiman HB pada 14 Juni 2015 lalu, bagaimana dengan cita-cita untuk memisahkan diri dari provinsi induknya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk membentuk provinsi baru?  

WACANA pembentukan Provinsi Barito Raya dengan ibukota Buntok atau Muara Teweh ini seluas 44.664 kilometer per segi dan asumsi jumlah penduduk mencapai 452.058 jiwa. Rencananya, Provinsi Barito Raya mencakup daerah yang berada di sepanjang aliran Sungai Barito yakni Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Timur, dan Kabupaten Murung Raya, termasuk Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Nah, jika Provinsi Barito Raya ini gol, maka skenarionya akan dimekarkan lagi wilayahnya menjadi beberapa kabupaten dan kota baru seperti Kabupaten Barito Tengah yang dimekarkan dari Barito Selatan, Kabupaten Barito Barat dan Kota Muara Teweh yang dimekarkan dari Kabupaten Barito Utara. Lalu, Kota Buntok yang terpisah dari Kabupaten Barito Selatan, Kota Puruk Cahu dari Kabupaten Murung Raya serta Kabupaten Sumber Barito, pecahan dari Kabupaten Murung Raya.

Gaung Provinsi Barito Raya ini memang sudah lama terdengar sejak 1952. Dikutip dari Wikipedia, Barito Raya dalam bahasa Inggris sudah dikenal dengan Greater Barito languages, atau salah satu dari kelompok dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia. Nah, kelompok bahasa ini dituturkan di Kalimantan dalam rumpun Barito Raya, juga terdapat Bahasa Malagasi atau bahasa kebangsaan Madagaskar yang dipercaya berasal dari rumpun bahasa yang ada di Sungai Barito. Keluarga Barito kadang-kadang dibagi ke dalam tiga cabang, yakni Barito Timur, Barito Barat dan Mahakam. Hal ini mengingat kemungkinan bahwa kesamaan mereka diduga karena sprachbund atau wilayah bertutur atau area linguistik. Namun, analisis Austronesia Basic Vocabulary Database pada tahun 2008 mendukung kesatuan Barito pada tingkat kepercayaan 97%.

Sebab, sekitar 800 tahun sebelum Masehi, ada migrasi orang-orang Barito ke Madagaskar. Teori ini juga dikemukan Eris Petersen dalam bukunya berjudul Jukung Boats From the Barito Basin, Borneo, terbitan 1992 yang dirilis The Viking Ship Museum Rosklide, Denmark. Dia mempercayai bahwa orang-orang Dayak Barito yan ahli dalam membuat perahu (jukung) telah sampai ke Madagaskar. Bahkan, beberapa riset juga menyebutkan bahwa kapal niaga Jawa dan Melayu yang melintasi Samudera Hindia sering diawaki orang-orang Barito.Nah, kesamaan bahasa leluhur khusus sub etnis Bakumpai, serta sub etnis lainnya menyatukan warga yang mendiami DAS Barito.

Sekretaris Panitia Pembentukan Provinsi Barito Raya, Setia Budhi PhD mengakui perlu menggencarkan kembali sosialisasi cita-cita pembentukan provinsi baru ini di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan.“Kami perlu mengkomunikasikan kembali dengan kawan-kawan yang ada di DAS Barito. Memang ada kendala ketika figur sentral (almarhum H Abdussamad Sulaiman HB) dalam pembentukan Provinsi Barito Raya ini telah meninggal dunia. Namun, cita-citanya tak boleh hilang begitu saja,” ucap Setia Budhi kepada jejakrekam.com, belum lama ini.

Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin ini mengakui pada Ramadhan 1438 Hijriyah lalu, beberapa generasi muda Barito Raya yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) kembali membuka dan mengevaluasi wacana pembentukan provinsi baru yang sudah lama bergulir sejak 1952 tersebut. “Memang perlu kerja keras lagi untuk menyatukan pandangan masyarakat dan pemerintah daerah lima kabupaten di DAS Barito,” tutur doktor jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.

Menurutnya, saat ini, pihaknya terus mengupdate dukungan yang sudah lama, terutama dukungan dari DPRD Barito Kuala, DPRD Barito Timur, Barito Selatan dan Barito  Utara. “Kesatuan persepsi ini sangat penting. Sebab, akan banyak rintangan yang dihadapi dalam menggolkan pemekaran wilayah Kalteng dan sebagian kecil Kalsel dalam provinsi baru bernama Provinsi Barito Raya,” tutur Setia Budhi.

Sebelumnya di Jakarta, dalam sambutannya di Seminar Nasional Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada Selasa (26/4/2016), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan tak akan mencabut moratorium penambahan jumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Dia pun tak takut dengan jika penolakan pemerintah pusat ini akan berhadapan dengan demo massa, karena memang tidak ada lagi pemekaran wilayah. Nah, hal yang melatarbelakangi moratorium itu adalah penerimaan calon pegawai negeri sipil bahwa sebelum era reformasi APBN hanya rata-rata mencapai Rp 200 triliun, 50 persen dialokasikan untuk program pembangunan. Namun, begitu reformasi, jumlah APBN mencapai 10 kali lipat sebelum reformasi, namun untuk program pembangunan hanya 20 hingga 30 persen.“Secara nominal tinggi, namun persentase untuk program pembangunan sangat rendah. Perbandingannya tidak signifikan dengan angka itu. Terlalu besar ongkos pemerintahan,” ujarnya.(jejakrekam)

Penulis  : Didi G Sanusi

Editor    : Didi G Sanusi

Foto      : Membangun Nusantara/Koleksi Museum Troppen Belanda

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.