MIRIS melihat berbagai problematika yang melanda bangsa dan masyarakat Indonesia, akhir-akhir ini, sehingga membuat kondisi sosial masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah menjadi terganggu.
SEMUA berawal dari kondisi politik yang kurang mengedepankan nilai nilai kebangsaan, toleransi, kebhinnekaan, persaudaraan, keberagaman dan kebudayaan bangsa, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup sosial berbangsa dan bernegara yang memiliki keragaman nilai budaya, suku, agama dan bahasa.
“Tapi apapun yang terjadi di tingkat nasional, hendaknya jangan sampai terpengaruh di Palangkaraya. Tetap saling menjaga dan menghormati antara satu dengan lainnya. Sesuai dengan falsafah huma betang,”kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangkaraya, Rahmat Fauzi. Hal tersebut disampaikan para mahasiswa dalam aksi damai yang dilakukan bersama puluhan pengurus HMI lainnya, di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, Sabtu (20/5/2017).
Menurut mereka, apabila terjadi pelanggaran hukum, biarlah penegak hukum yang bergerak tanpa intervensi dari pihak manapun. Tak dipungkiri, kisruh perpolitikan yang terjadi akhir-akhir ini, banyak membuat keresahan di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional, masyarakat saling tuding, hujat bahkan sampai terjadi perpecahan.
Hal ini, tidak bisa dihindari, karena lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan tekanan-tekanan dari pihak penguasa, sehingga menerapkan hukum seolah-olah tidak berfungsi secara maksimal. “Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah, agar segera bertindak dalam menjaga kebhinnekaan yang ada. Pemerintah harus tegas tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang membuat keresahan di kalangan masyarakat Indonesia. Negara harus hadir dalam hal ini,”tegasnya.
Dalam hal ini, hendak masyarakat Palangkaraya tidak terpengaruh isu-usia politik yang terjadi di tingkat nasional, sehingga tidak berakibat renggangnya keharmonisan dalam bermasyarakat, bersosial, beragam, berbudaya, bernegara dan berbangsa. Untuk itu, HMI Palangkaraya menuntut pemerintah agar bertanggungjawab atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini.
Bersikap tegas dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah kebangsaan akhir-akhir ini. Kemudian tidak memihak terhadap siapapun. Hentikan intervensi terhadap lembaga peradilan serta menangkap penyebar berita hoax yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat.Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengembalikan subsidi rakyat, meninjau kembali UU perguruan tinggi serta memahami dan mempelajari kembali UU ormas. (jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Tiva Rianthy