PENGUSUTAN dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan APBD 2016 senilai Rp 6,8 miliar, hingga berujung pemanggilan enam pejabat Pemkab Balangan serta Ketua DPRD H Abdul Hadi oleh tim khusus tindak pidana korupsi (tipikor) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, memantik perhatian para tokoh Bumi Sanggam.
MEREKA yang tergabung wadah Penerus Perjuangan Kabupaten Balangan (PPKB) ini meminta agar Bupati H Ansharuddin bersama jajarannya bisa menciptakan daerah yang kondusif, sehingga harus menyelesaikan segala persoalan itu agar tak membuat masyarakat turut terimbas. “Kami minta bupati dan jajarannya agar menciptakan suasana kondusif dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pihak legislatif,” ujar Ketua PPKB Yusuf A kepada wartawan, di Paringin, Rabu (10/5/2017).
Begitupula, menurut Yusuf, lembaga legislatif (DPRD) harus menjalankan fungsinya dengan sebaik-sebaiknya tanpa harus mencampuri terlalu dalam urusan pemerintahan.Untuk itu, mantan Wakil Ketua DPRD Balangan ini mendesak agar pemerintah daerah dengan DPRD harus lebih bersinergi, selangkah sejalan dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
“Mereka juga harus selalu melakukan komunikasi yang harmonis supaya terciptanya pemerintahan yang kuat dan bermartabat. Semua pelaksanaan kepemerintahan agar benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan awal berdirinya kebupaten Balangan,” tegasnya.
Para tokoh organisasi yang dulunya bernama Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan ini berharap agar Bupati H Ansharuddin seeara mengambil sikap dan melakukan reshuffle di jajarannya guna meningkatkan kinerja. “Kami siap untuk membantu dan mendinginkan kondisi saat ini yang kurang bagus. Sehingga ke depan pembangunan di Balangan semakin lebih baik dan harmonis,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Sugianoor
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Sugianoor