BELASAN mahasiswa yang berniat untuk menggelar unjuk rasa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke Banjarmasin, sempat diamankan pihak kepolisian pada Minggu (7/5/2017) sore. Setelah diinterogasi petugas di Mapolresta Banjarmasin, pada Senin (8/5/2017) pagi, mereka akhirnya dibebaskan.
SEPERTI yang dikutip dari Banjarmasin Post, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Anjar Wicaksana membenarkan pihaknya telah mengamankan para mahasiswa yang berencana mendemo Presiden Jokowi ke Mapolresta Banajrmasin. “Unjuk rasa itu digelar tanpa pemberitahuan, tapi sebentar lagi kami pulangkan,” ucap Anjar, Minggu (7/5/2017) malam.
Anjar mengatakan pihaknya tak menahan para mahasiswa tersebut, namun hanya memintai keterangan mereka seputar unjuk rasa tersebut. Anjar mengatakan, pihaknya sebelumnya memperingatkan para mahasiswa tersebut, namun tetap membentang spanduk.
Sementara itu, koordinator lapangan (korlap) aksi Muhammad Alfiansyah saat ditemui jejakrekam.com, membantah pernyataan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Anjar Wicaksana. “Memang awalnya kami hendak membentang spanduk, tapi keburu diamankan aparat kepolisian. Memang, terjadi insiden yang tidak mengenakan saat mahasiswa yang menggelar aksi itu diamankan di Mapolresta Banjarmasin,” tutur Alfianyah.
Ia mengungkapkan terjadi aksi kekerasan yang diterima para mahasiswa, walau jika divisum tidak bisa membuktikan secara fisik, karena tidak ada bekas yang ada di anggota tubuh. “Saat kejadian atau waktu pengamanan, telepon genggam milik mahasiwa yang diamankan disita dan rusak, tetapi pihak kepolisian tidak bertanggungjawab. Padahal, kami merasa pihak kepolisian yang merusak layar handphone itu,” ujar mahasiswa Uniska Syekh Muhammad Arsyad Albanjary ini.
Alfiansyah mengaku kecewa dengan insiden pengamanan yang terlalu berlebihan dari aparat kepolisian. Menurutnya, aksi membentangkan spanduk itu bukan bermaksud demonstrasi, tapi hanya ingin mengajukan pesan kepada RI 1 dan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang akan datang ke Banjarmasin. “Kami hanya ingin memberitahukan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa Gubernur Kalsel telah ‘hilang’ hingga sekarang, karena tidak mau menemui mahasiswa,” cetusnya.
Alfiansyah juga mengaku mendapat informasi dari Koordinator Wilayah Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan bahwa Gubernur H Sahbirin Noor hanya mau menerima lima perwakilan mahasiswa. Padahal, beber dia, Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan itu terdiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, belum termasuk lagi mahasiswa BEM SI wilayah Kaltimsel. “Ini yang ingin kami beritahukan kepada Presiden RI saat datang ke Banjarmasin bahwa kami kecewa terhadap sikap gubernur kami yang tak mau menemui mahasiswa’’ cerita Alfiansyah.
Senada itu, mantan Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Aryanto juga mengungkapkan hal serupa. Menurut aktivis KAMMI ini, walau tak mengantongi izin menggelar unjuk rasa, namun perlakuan terhadap mahasiswa baik yang dilakukan aparat TNI maupun kepolisian sudah sepatutnya secara manusiawi. “Sebab, nilai kemanusiaan itu di atas segalanya, daripada menegakkan sebuah prosedur atau aturan,” kata Aryanto.
Ia berharap insiden semacam itu tak boleh terulang lagi, karena mahasiswa hanya ingin membawa pesan kepada Presiden RI agar menegur Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor agar mau berdialog dengan mahasiswa. “Dari pengakuan kawan-kawan yang menggelar aksi, sempat terjadi kontak fisik dengan aparat kepolisian. Kami tak berharap insiden semacam ini terulang lagi,” tandas Aryanto.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Ahmad Husaini